• KANAL BERITA

Kedisiplinan Anggota Dewan Perlu Ditata Ulang

Sering Terlambat dan Absen Kehadiran

Foto: istimewa
Foto: istimewa

SEMARANG, suaramerdeka.com - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Semarang di awal periode kepemimpinan yang baru, mengharapkan kinerja anggota dewan lebih maksimal. Salah satu yang menjadi sorotan yaitu tingkat kedisiplinan anggota legislatif, khususnya terkait kehadiran dalam rapat paripurna.

Selama ini, banyak anggota dewan yang selalu datang terlambat atau bahkan absen dalam sejumlah agenda kedewanan. Untuk itu, BK akan melakukan sejumlah penataan ulang terkait kedisiplinan anggota legislatif tersebut.

Ketua BK DPRD Kota Semarang, Nunung Sriyanto, mengatakan, pihaknya berusaha mengimbangi kinerja untuk menertibkan anggota dewan, di bawah para pimpinan yang baru pada periode jabatan 2019-2024. Peningkatan kedisiplinan, tambah dia, dalam rangka agar anggota dewan mendapat penghargaan lebih dari masyarakat.

"Selama ini, pimpinan baru lebih tepat waktu dalam menjalankan kinerjanya. Kami ingin hal itu bisa diikuti seluruh anggota dewan. Jangan sampai nanti setengah tahun berjalan, mereka justru bekerja seenaknya sendiri. Misalnya saja, saat rapat malah tidur," ujar dia, Selasa (12/11).

Menurut Nunung, pimpinan dewan menginstruksikan agar setiap anggota dewan hadir dalam setiap rapat panitia khusus (Pansus). Jika nantinya ditemukan ada yang absen atau tidak hadir, maka akan diperingatkan untuk diberikan sanksi. Pada periode sebelumnya, kata dia, kedisiplinan anggota dewan kurnag mendapatkan perhatian khusus.

''Disiplin untuk tepat waktu itu penting, karena kalau tidak begitu maka hasilnya pun menjadi tidak maksimal. Kecuali yang bersangkutan meminta izin atas ketidakhadiran tersebut, karena ada suatu keperluan lebih penting,'' papar dia.

Pada periode jabatan sebelumnya, banyak anggota dewan yang sering datang terlambat atau absen saat rapat. Padahal, rapat tersebut dihadiri pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kejadian ini pada akhirnya dikeluhkan, karena anggota dewan dianggap menghambat kinerja dari OPD. Khususnya terkait usaha pemberian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

''Kalau rapatnya tidak tepat waktu, maka pelayanan kepada masyarakat bisa tertunda. Bahkan keterlambatan bisa mencapai berjam-jam dari waktu yang ditentukan. Tidak jarang, saat rapat sudah dimulai justru pejabat OPD sudah pulang. Kebiasaan ini tentu harus segera diubah,'' ungkap dia.


(Muhammad Arif Prayoga/CN26/SM Network)