• KANAL BERITA

24 Proyek APBD Rembang Tuntas Seratus Persen

TEKNIK TINGGI : Paket pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Sarang yang berkontrak sekitar Rp 16,3 miliar membutuhkan teknik tinggi lantaran dibangun di tepi laut. (Foto suaramerdeka.com/Ilyas al-Musthofa)
TEKNIK TINGGI : Paket pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Sarang yang berkontrak sekitar Rp 16,3 miliar membutuhkan teknik tinggi lantaran dibangun di tepi laut. (Foto suaramerdeka.com/Ilyas al-Musthofa)

REMBANG, suaramerdeka.com – Sebanyak 24 paket pekerjaan APBD 2019 tuntas terselesaikan seratus persen pada November ini. Sebagian paket tersebut sudah melalui berita acara serah terima kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) atau Provisional Hand Over (PHO).

Sebanyak 24 paket yang siap dimanfaatkan itu berasal dari 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berbeda. Nilai dari keseluruhan paket pekerjaan tersebut mencapai sekitar Rp 14,78 miliar.

Data dari Bagian Administrasi Pembangunan Setda Rembang, 9 OPD pemilik paket pekerjaan yang sudah selesai seratus persen adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTARU).

Lima OPD lainnya badalah Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), RSUD dr R Soetrasno, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) serta Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Dinperindagkop).

Kabag Admisnitrasi Pembangunan Setda Rembang, Agus Iwan Haswanto menyatakan, pemanfaatan paket pekerjaan yang sudah selesai seratus persen menjadi kewenangan OPD terkait.

Ia mendorong, pihak OPD agar segera melakukan pemanfaatan untuk bisa mengecek ada tidaknya fungsi hasil pekerjaan. Sehingga, jika memang ditemukan adanya kekurangan fungsi atau kerusakan maka segera disempurnakan oleh penyedian jasa.

“Setelah ada berita acara kepada PPKom, selanjutnya proyek memasuki masa pemeliharaan selama 6 bulan, terhitung sejak November. Harus segera dimanfaatkan. Jangan sampai tahu adanya tidak fungsi hasil pekerjaan setelah enam bulan masa pemeliharaan,”terang Iwan.

Iwan menyebutkan, ada satu paket pekerjaan yang sudah melewati batas akhir kontrak namun progres pekerjaan belum tuntas seratus persen. Paket tersebut adalah Peningkatan Jalan Dresi-Sekararum Kaliori milik DPUTARU, dengan nilai kontrak Rp 8.389.059.700.

Menurut Iwan, semestinya kontrak pekerjaan itu sudah selesai pada 8 November 2019. Namun data yang diterima Iwan, progres pekerjaan masih sekitar 80 persen. Atas pekerjaan yang melewati batas kontrak, akhirnya diberlakukan mekanisme denda.

“Kami minta PPKom mengawal kontrak, jika ada keterlambatan lebih 10 persen, rekanan perlu diberikan surat peringatan pertama (SP-1). Lewat SP-1 tidak menyelesaikan SP-2, sampai kemungkinan pemutusan kontrak atau memberikan waktu perpanjangan 50 hari. Itu kewenangan PPKom,” paparnya.

Ia menambahkan mekanisme denda bagi keterlambatan pekerjaan adalah 1/1.000/hari dikali nilai kontrak atau bagian kontraknya. “Yang mengkhawatirkan adalah Jalan Lingkar Sarang, lantaran memerluka teknis khusus di laut,”imbuhnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Peningkatan Jalan Sekararum-Dresi Wahyu Dian Prihantanto saat dikonfirmasi menyatakan, proyek yang dikerjakan oleh PT Adrian Marga Karya itu sejatinya harus sudah selesai 8 November 2019.

Denda

Wahyu mengklaim, rekanan menyatakan siap membayar denda atas keterlambatan pekerjaan lantaran melewati masa kontrak. Jika dendanya adalah 1/1.000 dikali nilai kontrak, maka rekanan harus membayar Rp 8.389.059/hari.

“Pelaksana sudah bilang nanti kalau didenda ya dibayar, karena ada paket pekerjana lain diselesaikan dulu. Pertimbangan diberi perpanjangan pengerjaan, karena dulu di awal ada permasalahan pohon sempat ada gejolak. Sehingga sempat dihentikan beberapa waktu,” tandasnya. 


(Ilyas al-Musthofa/CN19/SM Network)