• KANAL BERITA

Pemilu 2024, KPU Usulkan Sistem E-Rekap

Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Sejumlah usulan disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait banyaknya petugas yang meninggal dunia pada pemilu 2019. Hal itu disampaikan Ketua KPU, Arief Budiman saat menyampaikan sejumlah fakta yang terjadi dalam pemilu 2019 kepada Presiden Joko Widodo.

Usulan pertama yang disampaikan Arief adalah adanya penggunaan rekapitulasi elektronik atau e-rekap sehingga hasil pemilu bisa langsung ditetapkan melalui sistem elektronik. "Jadi, ini harus diubah di tingkat UU. Kalau selama ini kita menggunakan e-rekap dalam sistem kita di situng, hanya sebagai bagian penyediaan informasi, tapi tidak bisa digunakan sebagai data resmi penetapan hasil pemilu," kata Arief dalam konferensi pers di kantor presiden, Senin 11 November 2019.

Usulan kedua adalah adanya penyediaan salinan dalam bentuk digital. Pada pemilu 2019 lalu ratusan lembar harus ditulis petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar seluruh peserta pemilu bisa memeroleh salinan hasil perhitungan.

"Kami mengusulkan ini diganti dengan penyediaan salinan dalam bentuk digital. Jadi nanti C1 pleno yang sudah diisi KPPS dipotret, atau formulir C1 di-scan, lalu hasil scan atau hasil potret itu didistribusikan melalui jaringan elektronik ke seluruh peserta pemilu. Jadi itu nanti dianggap sebagai data atau salinan resmi," ungkap dia.

Lebih lanjut, dia juga mengusulkan adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Agar nanti pada saat pemilu, KPU tidak perlu lagi mengumpulkan data pemilu dari awal. "Karena setelah Pilkada 2020 itu kan tidak ada pemilu sampai 2024, jadi kami mengusulkan ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan," kata dia.

Terkait meninggalnya para penyelenggara pemilu, dia mengatakan sudah memberikan santunan. Ke depan, dia berharap UU yang akan direvisi nantinya harus selesai dalam tiga tahun sebelum penyelenggaraan pemilu pada 2024. "Jadi 2021 kami berharap revisi UU sudah selesai. Sehingga satu tahun, 2021-2022 kita gunakan untuk sosialisasi, menyusun PKPU, kemudian 2023-2024 kita tinggal memasuki tahapan penyelenggaraan," katanya.


(Viva/CN26/SM Network)