• KANAL BERITA

Pemda Jamin Demak Bebas Kumuh 2021

Perluas Kolaborasi

Foto suaramerdeka.com/dok
Foto suaramerdeka.com/dok

DEMAK, suaramerdeka.com - Sesuai penetapan Bupati Kabupaten Demak, pada Tahun 2016 luas permukiman kumuh ada 364 Ha yang tersebar di Kecamatan Demak, Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Sayung. 

Hingga akhir Tahun 2019 telah diupayakan penuntasan permukiman kumuh dengan berbagai sumber pembiayaan maupun program-program yang ada, sesuai hasil simulasi perhitungan pengurangan kumuh, penurunan yang signifikan baru di Kecamatan Demak, sedangkan Kecamatan Sayung dan Mranggen masih perlu upaya yang lebih besar dan kongkrit untuk mencapai nol kumuh di akhir Tahun 2021 sesuai target RPJMD Kabupaten Demak. 

Hal tersebut diungkapkan dalam paparan Kordinator Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kabupaten Demak Putut Wijanarko, dalam acara Diskusi Tematik tentang penanganan permukiman kumuh dengan tema Kolaborasi untuk penanganan kumuh dan kegiatan penanganan kumuh skala kawasan, yang diselenggarakan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Demak Hari Senin, Tanggal 4 Nopember lalu. 

Kegiatan Diskusi ini diikuti oleh anggota Kelompok Kerja perumahan dan kawasan permukiman (POKJA  PKP) dan Pendamping Program KOTAKU. Dalam studi tematik ini dibahas  upaya-upaya kolaborasi di level Kabupaten dan Propinsi yang lebih masif dan terencana untuk menuntaskan kumuh sesuai target dan juga secara khusus akan menyusun strategi untuk menjalin kolaborasi dengan Pemerintah Propinsi Jateng dan Pemerintah Pusat untuk menangani Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Sayung.

Akhmad Sugiarto, ST, MT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak berharap, OPD lebih  banyak lagi berkontribusi dalam penuntasan indikator kumuh dilokasi deliniasi sesuai  kewenangannya, ke depan mestinya lebih banyak kegiatan dan anggaran yang difokuskan untuk mengurangi luasan kumuh di Demak. 

Beliau juga menjelaskan bahwa akan segera menyiapkan paparan tentang progres penanganan permukiman kumuh di Demak hingga akhir tahun ini, yang memuat keberhasilan juga masalah yang dihadapi, termasuk kondisi permukiman kumuh di Kecamatan Sayung, di sana ada 8 kawasan kumuh, yang luasnya antara 10 sampai 15 Hektar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Jateng dan ada yang lebih besar dari 15 Hektar yang menjadi tugas Pemerintah Pusat. Semua ini akan kami paparkan dan diskusikan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi Jateng untuk berkolaborasi menanganinya.

Permukiman kumuh di Kawasan Sriwulan dan Kawasan Purwosari - Sidogemah Kecamatan Sayung akan terpengaruh oleh pembangunan jalan tol yang sekaligus berfungsi sebagai tanggul laut, dan sebagian besar kawasan kumuh tersebut sudah tersedia Baseline Data kumuhnya. Kami memang tengah membidik kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk menangani permukiman kumuh di Kecamatan Sayung, mengingat permasalahan disana yang  tidak mudah, dan merupakan Kawasan strategis kabupaten sekaligus menjadi pintu masuk dari arah Kota Semarang menuju Demak.

Nurul Prasetyarini, ST, MSi selaku Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sekaligus sebagai moderator diskusi menambahkan bahwa Program KOTAKU terasa manfaatnya dalam upaya menangani permukiman kumuh di Kabupaten Demak, Program ini menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk kroyokan menangani kumuh, ini sesuai dengan motto Bupati, Guyub Rukun mBangun Demak. 

Program ini juga mengajak masyarakat untuk aktif menangani lingkungan permukimannya, keterlibatan masyarakat ini yang kemudian bisa mengubah wajah kampung yang semula kumuh menjadi lebih bersih, tertib dan asri. 

“saya amati, meski sudah setahun beberapa kampong yang sudah kami tangani lewat KOTAKU hingga saat ini masih bagus, masih terjaga, ini tentunya karena kami libatkan secara penuh masyarakat dan Pemerintah Desa/Lurah nya sejak awal kegiatan”.


(Red/CN19/SM Network)