• KANAL BERITA

Banyak Polemik, BPJS Kesehatan Masih Perlu Perbaikan

Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Dalam pelaksanaannya, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih perlu banyak perbaikan, apalagi kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Seperti diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Ermalena, BPJS Kesehatan tetap harus didukung karena sangat diperlukan masyarakat Indonesia.

“Polemik itu misalnya berasal dari data tentang jumlah orang yang berhak menerima subsidi iuran BPJS dari pemerintah. Ada orang tidak mampu yang tidak masuk dalam data subsidi, sementara ada yang orang mampu masih dalam data tersebut,” kata Ermalena dalam diskusi publik “Kebijakan BPJS Kesehatan, Solusi atau Polemik?’ di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 8 November 2019.

Data yang digunakan BPJS Kesehatan, ungkap Ermalena. bersumber dari Kementerian Sosial yang kemudian diserahkan ke Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Agar layanan BPJS Kesehatan bisa semakin baik, Ermalena meminta agar Kemensos menyajikan data yang lebih baik.

Dari sisi jumlah, masyarakat yang disubsidi pemerintah sebenarnya jauh di atas angka kemiskinan yaitu sekitar 25 juta jiwa. Jumlah yang disubsidi pemerintah sebesar 133 juta orang. Jika ditambah dengan jumlah PNS dan TNI/Polri, ada 155 juta orang yang iuran BPJS Kesehatannya dibayarkan oleh pemerintah. “Saat ini ada sekitar 92 juta orang yang disubsidi APBN dan jika ditambah dengan yang dicover APBD mencapai 133 juta orang,” ujar mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR periode 2014-2019 tersebut.

Sumber polemik lainnya adalah kurang pahamnya masyarakat tentang pentingnya JKN. Banyak orang kategori mampu yang mendaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan hanya ketika sakit atau saat membutuhkan layanan kesehatan. Setelah mendapatkan layanan kesehatan, mereka kembali tidak membayar iuran. Hal ini membuat BPJS Kesehatan mengalami defisit dalam jumlah besar.

“Polemik ini perlu direspons dengan baik oleh BPJS, di antaranya dengan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat perkotaan saja masih banyak yang belum mengetahui, apalagi yang di daerah,” kata Ermalena.

Di usia yang baru berusia 5 tahun, BPJS Kesehatan diminta untuk belajar dari sejumlah polemik yang ada, agar bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.


(VVN/CN26/SM Network)