• KANAL BERITA

"Nongol" Diluncurkan, Bentengi Pedagang dari Sumber Kredit Informal

DATANGI PEDAGANG: Petugas PT BKK Jateng Cabang Pekalongan mendatangi pedagang di Pasar Bligo yang ingin menabung untuk membayar cicilan pinjaman  program “Non Bank Tongol”. (suaramerdeka.com / Isnawati)
DATANGI PEDAGANG: Petugas PT BKK Jateng Cabang Pekalongan mendatangi pedagang di Pasar Bligo yang ingin menabung untuk membayar cicilan pinjaman program “Non Bank Tongol”. (suaramerdeka.com / Isnawati)

RUSKONIYAH (55) tengah melayani seorang pembeli di Pasar Bligo, Desa Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Rabu (6/11). Sesekali wajahnya yang  terselip di antara tumpukan beraneka barang kebutuhan pokok yang memenuhi tokonya muncul untuk berbincang dengan pembeli.

Sudah tujuh bulan Ruskoniyah berhasil mengembangkan toko sembakonya. Sebelumnya Ruskoniyah hanya menjual barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir dan minyak goreng. Namun setelah mendapatkan tambahan modal, Ruskoniyah kini juga menjual beraneka jenis kerupuk, emping, beragam jenis kue dan jajanan.

Ruskoniyah mendapatkan pinjaman dari Perusahaan Perseroan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (PT BKK Jateng Perseroda) Cabang Pekalongan sebesar Rp 5 juta melalui program Non Bank Tongol (Nongol). Program “Nongol” merupakan kerja sama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegal.

Program ini bagian dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Diperuntukkan bagi pedagang kecil di pasar tradisional dengan suku bunga rendah setara Kredit Usaha Rakyat (KUR) tujuh persen , proses cepat, dan persyaratan mudah. Program dilaksanakan PT BKK Jateng Cabang Pekalongan dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Kajen.

Ruskoniyah mengaku sangat terbantu dengan adanya program “Nongol”. Hanya dengan Kartu Identitas Pedagang (KIP), ia bisa mengakses pinjaman dari PT BKK Jateng Cabang Pekalongan. “Program ini sangat bermanfaat bagi pedagang kecil seperti saya. Saya merasa tertolong karena bunganya ringan,” terangnya.

Untuk meringankannya membayar cicilan setiap bulan, Ruskoniyah membayarnya dengan sistem menabung. Setiap hari, ia menyetorkan uang sebesar Rp 15.000 kepada petugas dari PT BKK Jateng Cabang Pekalongan yang mengunjunginya di pasar. “Ketika waktunya bayar pinjaman, tinggal ditarik dari tabungan. Sehari Rp 15.000 tidak terasa,” tambahnya.

Ruskoniyah menceritakan, sebelumnya ia sempat meminjam ke rentenir atau di kalangan pedagang pasar disebut bank tongol. Ia lebih memilih bank tongol daripada bank karena prosesnya mudah dan cepat. “Kalau pinjam di bank syaratnya rumit,” kata dia.

Untuk pinjaman Rp 2 juta ke rentenir, Ruskoniyah harus membayar cicilan setiap hari sebesar Rp 30.000 selama tiga bulan. Namun setelah program “Nongol” diluncurkan, ia meninggalkan rentenir. Sejak mendapatkan suntikan modal melalui program “Nongol”, pendapatannya meningkat 50 persen dibandingkan sebelumnya. Ia pun mulai menggapai kesejahteraan. “Alhamdulillah, ada peningkatan pendapatan. Saya bisa mengantongi 1 juta per hari,” sambungnya.

Dari penghasilannya itu, Ruskoniyah bisa menguliahkan kedua anaknya. Bahkan ia berencana menguliahkan kedua keponakannya. “Dengan melihat penghasilan kami di pasar saat ini, saya dan suami sepakat untuk menguliahkan keponakan kami. Kami berpikir, apa yang bisa kita berikan kalau tidak ilmu,” kata dia.

Ruskoniyah hanyalah satu dari 45 pedagang di Pasar Bligo yang menerima manfaat program “Nongol”. Selain Ruskoniyah, ada Endang Setiawati (45), pedagang kerupuk, Vivi Ariyani (44), pedagang daging dan Tasurun (60), pedagang tahu.

Endang mengatakan, setelah program “Nongol” diluncurkan April lalu, ia langsung mengajukan pinjaman sebesar Rp 5 juta untuk tambahan modal. Dengan pinjaman itu, ia bisa menambah stok kerupuk yang akan dijualnya. "Sebelum ada tambahan modal, biasanya saya hanya kulakan dua kuintal. Namun setelah ada tambahan modal, saya bisa menyetok empat kuintal," terangnya.

Dampaknya, omzetnya meningkat 50 persen. Jika sebelumnya perhari mengantongi Rp 250.000 hingga Rp 350.000, sejak saat itu  omzetnya bisa mencapai Rp 500.000 hingga Rp 700.000. Untuk melunasi pinjaman, ia menabung setiap hari antara Rp 20.000 hingga Rp 40.000 ke PT BKK Jateng Cabang Pekalongan.

Senada disampaikan Vivi. Setelah mendapat pinjaman melalui program “Nongol”, pendapatannya meningkat. “Dulu, saya hanya mampu menjual satu ekor kambing dalam sehari. Namun setelah mendapat tambahan modal melalui program ini, sehari saya bisa menjual tiga ekor kambing. Alhamdulillah, pendapatan meningkat,” terangnya.

Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Pasar Bligo Nurohman mengatakan, program “Nongol” sangat bermanfaat bagi pedagang untuk mengembangkan usaha. Selain itu juga menghindarkan pedagang dari jerat rentenir. Menurut dia, dari 135 pedagang di Pasar Bligo, sebagian memang mendapatkan pinjaman dari rentenir.

"Karena butuh untuk tambahan modal, sebagian meminjam di bank tongol (rentenir). Mereka memilih bank tongol karena prosesnya sangat mudah dan cepat. Pinjam sekarang, langsung cair saat itu juga. Tidak ada biaya administrasi, tidak ada potongan. Tapi bunganya memang tinggi," terangnya.

Proyek Percontohan

Pasar Bligo menjadi proyek percontohan program “Nongol” kerja sama Pemkab Pekalongan dengan OJK Tegal. Pada saat program tersebut diluncurkan April lalu, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menargetkan 900 pedagang pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan mengakses program tersebut.

Direktur Utama PT BKK Jateng Cabang Pekalongan Harsa Riyadandi mengatakan, karena tujuannya untuk membantu pedagang mendapatkan akses ke sumber pendanaan, pihaknya memberikan berbagai kemudahan. Di antaranya dengan menerapkan sistem menabung untuk meringankan pedagang dalam membayar angsuran setiap bulannya.

“Untuk meringankan pedagang membayar cicilan, kami menyiasati dengan cara menabung setiap hari,” terangnya. Tidak hanya itu, pedagang yang akan menabung juga tidak perlu datang ke kantor. Karena setiap hari ada petugas yang datang ke Pasar Bligo untuk mengambil uang yang akan ditabung para pedagang. Kami melakukan jemput bola ke pasar untuk menarik tabungan pedagang, sehingga pedagang tidak perlu datang ke kantor,” terangnya.

Selain Pasar Bligo, PT BKK Jateng Cabang Pekalongan juga menyalurkan kredit program “Nongol” bagi pedagang di Pasar Kajen. Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengatakan, Pemkab Pekalongan bersama OJK meluncurkan program “Nongol” untuk menolong para pedagang yang selama ini terjerat rentenir. Sebab, para rentenir sangat memberatkan para pedagang karena menerapkan bunga hingga 60 persen.

"Para pedagang sudah terbiasa pinjam kepada rentenir. Padahal, ini sangat memberatkan mereka. Karena itu, kami siapkan skemanya untuk menolong pedagang agar terbebas dari para rentenir," terangnya.

Tahun ini, anggaran yang disiapkan untuk kredit “Nongol” sebesar Rp 4,5 miliar. Meliputi Rp 3 miliar dari PT BKK Jateng Cabang Pekalongan dan Rp 1,5 miliar dari PD BKK Kajen. “Kami berharap, program ini dapat mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses keuangan masyarakat dan UMKM,” harapnya.

Sebagai bagian dari program TPAKD, program tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat lebih sejahtera. “Untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah, kami senantiasa mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan lebih produktif bagi masyarakat di daerah,” sambungnya.

Asip menambahkan, tahun depan Pemkab Pekalongan akan melanjutkan program tersebut. Bahkan, pedagang di pasar tradisional bisa mengakses pinjaman tanpa bunga. “Kami akan menyertakan modal ke beberapa bank dengan total Rp 2 miliar, sehingga pedagang pasar bisa mendapatkan pinjaman tanpa bunga,” sambungnya.

Ditargetkan 1.000 pedagang menerima manfaat program tersebut. “Jaminannya hanya KIP,” tambahnya.

Diharapkan, program “Nongol” dapat meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan. Sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan indeks inklusi keuangan.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019 yang dilakukan OJK menunjukkan, indeks literasi keuangan mencapai 38,03 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil survei OJK 2016, di mana Indeks Literasi Keungan hanya 29,7 persen. Begitu juga indeks inklusi keuangan 2019 sebesar 76,19 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2016 yang hanya 67,8 persen.

Program “Nongol” merupakan salah satu implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Melalui program ini, OJK berupaya meningkatkan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal.

“Program Non Bank Tongol merupakan kolaborasi OJK bersama Pemkab Pekalongan menggandeng industri jasa keuangan. Tujuannya untuk mendorong pelaku usaha kecil dan mikro untuk memperoleh akses pendanaan dengan bunga rendah guna membiayai usahanya,” terang Kepala OJK Tegal Ludy Arlianto, Jumat (8/11).

Dalam melaksanakan program tersebut, OJK juga menggandeng penjaminan kredit daerah (Jamkrida) Jateng. Sehingga pelaku usaha kecil dan mikro yang tidak mempunyai jaminan bisa mengakses sumber dana untuk pengembangan usaha mereka.

Ludy mengatakan, selama ini, para pelaku usaha kecil dan mikro kesulitan mengakses pinjaman dari lembaga keuangan formal karena tidak memiliki agunan, sehingga mereka lebih memilih meminjam ke rentenir yang menerapkan bunga sangat tinggi. Dampaknya, hasil usaha tidak cukup untuk berkembang lebih lanjut karena pendapatan terserap untuk membayar rentenir.

Menurut dia, salah satu penyebab usaha kecil dan mikro tidak bisa tumbuh dengan cepat karena tidak bisa mengakses jasa keuangan formal, sehingga mereka lari ke rentenir.

Data OJK menyebutkan, lembaga keuangan formal hanya dapat menembus 20 persen dari UMKM. Data OJK juga menunjukkan, dari 59 juta pelaku UMKM di Indonesia, baru sekitar 12 persen yang memiliki akses ke layanan pinjaman karena minimnya akses yang mereka miliki. Padahal, UMKM berkontribusi hingga 60 persen terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Terkait hal itu, OJK terus mendorong inklusi keuangan dalam dua hal. Mendorong pinjaman modal usaha, khususnya bagi para pelaku UMKM agar mereka bisa menggunakan modal usaha untuk meningkatkan pendapatan, serta menabung di lembaga keuangan formal.

“Program Non Bank Tongol diluncurkan untuk mengakomodir pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak punya akses ke lembaga keuangan formal. Dengan begitu, inklusi keuangan tumbuh tidak hanya pada orang-orang tertentu, tetapi juga menyentuh UMKM yang selama ini kesulitan mengakses lembaga keuangan formal,” paparnya.

Menurutnya, inklusi keuangan berperan penting untuk kemajuan bangsa. Keuangan inklusif merupakan pedoman untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu juga pedoman untuk pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.


(Isnawati/CN26/SM Network)