• KANAL BERITA

Sleman Siapkan Draf Perda RTH

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

SLEMAN, suaramerdeka.com - Cakupan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan Sleman belum memenuhi standar. Dari idealnya 20 persen RTH publik, Sleman baru mencapai sepertiganya saja. 

Untuk mendorong terwujudnya RTH yang sesuai standar, Pemkab Sleman tengah menyiapkan draf peraturan daerah (perda). Raperda yang diusulkan sejak tahun 2018 itu saat ini masih dalam tahap penyusunan. "Kami sudah beberapa kali rapat dengan Bagian Hukum (Setda).tahun depan diharapkan masuk prolegda," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman Dwi Anta Sudibya, kemarin. 

Garis besar perda yang sedang disusun itu mencakup tentang pengelolaan RTH pada beberapa area seperti lapangan, sungai, jalan, dan makam. Diungkapkan Sudibya, sempat ada perdebatan mengenai pengertian RTH yang dimiliki pemerintah. Di Sleman ada sejumlah titik ruang terbuka yang dimiliki oleh pemerintah pusat seperti area Taman Wisata Candi Prambanan, Borobudur, dan Ratu Boko, kampus UPN, UGM, dan bandara Adisutjipto. 

Sedangkan RTH publik selama ini didefinisikan sebagai kawasan milik pemerintah desa, dan pemerintah daerah. Pada perda nantinya, RTH publik akan didefinisikan sebagai kawasan yang benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. "Definisi RTH publik tidak hanya milik pemerintah daerah maupun pemerintah desa," terangnya.

Pada pembahasan perda RTH sempat pula muncul pertanyaan status lahan milik pemerintah desa yang digunakan oleh pihak swasta. Akhirnya disepakati bahwa area itu masuk kategori RTH publik. 

Pada perda itu juga akan dijabarkan lebih detail tentang hak dan kewajiban masyarakat terkait pengelolaan RTH. Termasuk salah satunya mengenai larangan memotong pohon milik pemda. Selama ini larangan itu belum ada dasar hukumnya.

"Kesadaran masyarakat cukup bagus. Beberapa sudah ada yang tahu bahwa pemotongan pohon harus terlebih dulu mengajukan izin," beber Sudibya.

Menurut anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Sleman Hempri Suyatna, RTH masih perlu diperbanyak mengingat luasannya masih minim. Ruang terbuka itu bisa dikembangkan pada beberapa titik terutama yang resiko pencemaran udaranya tinggi. 

"Apalagi di Sleman banyak bangunan pusat perbelanjaan, dan infrastruktur lain yang mungkin akan mengurangi kualitas udara. Di titik-titik itu perlu diperbanyak ruang terbuka hijau," kata Hempri.

Konkretnya adalah lokasi di sekitar underpass Kentungan yang kini dalam proses pembangunan. Selain itu perlu ditambah kawasan terbuka hijau pada daerah pedesaan semisal dalam wujud program taman keluarga.

 


(Amelia Hapsari/CN39/SM Network)