• KANAL BERITA

Bincang Hukum, Mewujudkan Kembali Organisasi Advokat Tunggal

Korwil Peradi Jawa Bagian Tengah menggelar acara Bincang Hukum bertajuk ''Tantangan Kepemimpinan dan Organisasi Advokat di Era Disrupsi'', di Hotel Gumaya, Jumat (8/11). (foto:  suaramerdeka)
Korwil Peradi Jawa Bagian Tengah menggelar acara Bincang Hukum bertajuk ''Tantangan Kepemimpinan dan Organisasi Advokat di Era Disrupsi'', di Hotel Gumaya, Jumat (8/11). (foto: suaramerdeka)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Tantangan organisasi advokat di masa mendatang menjadi sangat global dan semakin bertambah. Mulai dari persoalan internal advokat, yang terjadi karena adanya perpecahan-perpecahan organisasi. Hingga persoalan perkembangan zaman di era disrupsi dan milenial. Usaha menyatukan kembali organisasi advokat pun, mulai coba digagas untuk dapat diwujudkan.

Ketua Dewan Pembina Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi), Prof Otto Hasibuan, mengatakan, perpecahan organisasi advokat dimulai dengan munculnya Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/2015, Tentang Penyumpahan Advokat. Dimana memperbolehkan organisasi advokat manapun, bisa mengangkat dan mengajukan sumpah kepada seorang advokat. Sumpah ini merupakan tingkatan paling tinggi dalam organisasi.

''Padahal, organisasi advokat dalam UU disebut single bar (tunggal) sehingga harus diatur untuk itu. Jadi dengan adanya SK MA tersebut justru membuat keeratan advokat kualitasnya menjadi turun. Kemudian menjadikan pengawasan tidak sempurna. Itu karena banyak organisasi advokat bermunculan, membuat masing-masing memiliki standarisasi yang berbeda-beda,'' papar dia, saat menjadi narasumber dalam acara Bincang Hukum bertema ''Tantangan Kepemimpinan dan Organisasi Advokat di Era Disrupsi'', di Hotel Gumaya, Jumat (8/11). Sementara bertindak selaku narasumber lain yaitu dosen Fakultas Hukum Unika Semarang, Benedictus Danang Setianto.

Dicontohkan Otto, saat seorang advokat yang tergabung dalam sebuah organisasi melanggar kode etik, dia harus ditindak. Namun, menjadi susah saat kemudian berpindah organisasi. Akibatnya, ini menjadikan pencari keadilan yakni masyarakat, menjadi dirugikan

''Saat seorang advokat tidak berkualitas, maka yang dirugikan adalah kliennya. Padahal, advokat itu <I>primus inter pares<P> (yang pertama di antara yang sederajat atau yang pertama di antara yang setara). Merupakan yang terbaik dari yang paling baik. Kalau advokat tidak baik moralnya, tidak baik ilmu, maupun kualitas pelayanannya, maka yang menjadi korban pencari keadilan atau masyarakat luas. Itu poin pentingnya,'' terang dia.

Untuk itu, lanjut dia, tantangan yang ada sekarang ini yaitu bagaimana meningkatkan advokat, memperkuat organisasi advokat, dan SK MA RI Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/2015 harus dicabut. Tujuannya, agar advokat bisa kembali kepada martabatnya yang mulia.

''Itu merupakan tantangan yang paling nyata. Hanya saja, kalau kita melihat di era disrupsi atau pergeseran aktivitas-aktivitas mendasar maka tantangannya berbeda. Pertarungannya bukan lagi lokal tapi sudah global. Apa yang dilakukan seseorang di sini akan dilihat orang lain, di tempat lain,'' papar dia.

Untuk itu, tutur dia, pemimpin yang diharapkan yakni pemimpin yang kualitasnya tinggi, berkomitmen, berkemauan tinggi, dan siap menjadi pemimpin yang siap ''diserang''. Selain itu, pemimpin harus berprinsip ''tidak merasa rendah dihina, dan tidak merasa tinggi dipuji''.

''Prinsip seperti inilah yang harus dimiliki seorang pemimpin. Itu perlu, apalagi di era disrupsi dan milenial dengan bermunculannya medsos yang cepat informasinya. Untuk itu, cara pandang seorang advokat melihat kritik jangan dianggap sebagai musuh. Namun, harus menjadikannya untuk semakin berkembang dan berusaha memperbaiki organisasi advokat agar menjadi lebih baik lagi,'' ujar dia.

Adapun jelang persiapan Musyawarah Nasional (Munas) Peradi pertengahan 2020, Otto menyebut, ini merupakan momen rutin setiap lima tahun sekali. Pandangan untuk tokoh yang akan diajukan menjadi calon ketua pada Munas Peradi masih dalam tahap penjajakan.

''Siapun pemimpin yang terpilih nanti, harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan internal advokat tersebut. Mewujudkan organisasi advokat tunggal, dan harus bisa dipertahankan seperti itu. Selain itu, menjaga kualitas advokat agar semakin lebih tinggi. Mudah-mudahan bisa terwujud, jika nantinya memiliki pemimpin yang terbaik,'' harap dia.

Sementara itu, Korwil Peradi Jawa Bagian Tengah, H D Djunaedi, mengatakan, acara ini dihadiri 12 DPC Peradi di Jateng dan 5 DPC Peradi di DIY. Tema yang diangkat menyesuaikan dengan perubahan zaman, dan untuk menjawab tantangan yang ada.

''Acara ini sekaligus menjadi ajang bincang-bincang bagi anggota Peradi di Jawa Tengah dan DIY, agar bisa semakin solid dan bersinergi. Memasuki usia yang hampir 20 tahun, Peradi memang memerlukan sentilan-sentilan agar ke depan lebih baik lagi. Harapannya, organisasi agar berkembang dan tidak mengalami hal yang monoton,'' ungkap dia, yang juga sebagai panitia penyelenggara Bincang Hukum.

Acara tersebut turut dihadir advokat-advokat muda. Selain itu, juga mengundang mahasiswa dan dosen dari 10 Fakultas Hukum dari perguruan tinggi di Kota Semarang.


(Muhammad Arif Prayoga/CN34/SM Network)