• KANAL BERITA

Pekerja Difabel Layak Diperhatikan

BERBINCANG: Wakil Wali Kota Achmad Purnomo berbincang dengan seorang pekerja difabel sebelum menyerahkan kartu kepesertaan BP Jamsostek, Kamis (7/11), di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Surakarta. (suaramerdeka.com / Langgeng Widodo)
BERBINCANG: Wakil Wali Kota Achmad Purnomo berbincang dengan seorang pekerja difabel sebelum menyerahkan kartu kepesertaan BP Jamsostek, Kamis (7/11), di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Surakarta. (suaramerdeka.com / Langgeng Widodo)

SOLO, suaramerdeka.com - Sudah selayaknya para pekerja penyandang disabilitas atau difabel diberi perhatian seperti halnya para pekerja normal, terutama yang bekerja di sektor informal. Hal itu dikatakan Kepala Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek cabang Surakarta Rudy Yunarto.

Dia berpendapat, jika di program jaminan kesehatan nasional (JKN) BPJS Kesehatan ada peserta bantuan iuran (PBI) yang seluruh iurannya dibantu pemerintah melalui APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kota/Kabupaten, mestinya di BP Jamsostek juga ada program serupa untuk para pekerja difabel, terutama yang bekerja di sektor informal.

Sebenarnya, kata Rudy, sudah ada wacana ke sana dan BP Jamsostek mengajukan ke pemerintah pusat, tapi tidak mudah bagi pemerintah mengalokasikan anggaran. Namun dalam jangka pendek, itu bisa disiasati dengan partisipasi perusahaan swasta, BUMN, atau bahkan pemerintah daerah untuk ikut membayar iuran para pakerja difabel itu secara kontinu.

Ia mengatakan, memang ada program return to work di BP Jamsostek. Yakni mengembalikan para pekerja yang mengalami cacat fisik ke perusahaannya lagi di mana mereka bekerja, setelah mengikuti pelatihan, sehingga mereka tetap bisa bekerja dan mengikuti program  jaminan sosial.

"Yang menjadi perhatian kita adalah teman-teman difabel yang bekerja di sektor informal," kata dia di sela penyerahan kartu kepesertaan BP Jamsostek kepada pekerja difabel, Kamis (7/11) di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Surakarta.

Menurut Rudy, iuran sejumlah pekerja difabel yang menjadi peserta BP Jamsostek di Solo itu sumbangan Batavia Prosperindo Aset Manajemen melalui program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran). Namun iuran itu hanya untuk tiga bulan untuk dua program jaminan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Nilai iurannya Rp 16.500 per bulan.

"Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi teman-teman difabel ini tidak boleh berhenti. Karena sumbangan dari perusahaan properti di Jakarta itu hanya tiga bulan, kami mengetuk perusahaan-perusahaan swasta di Solo untuk membantu melanjutkan kepesertaan itu dengan membayar iurannya," kata dia.

Wakil Wali Kota Achmad Purnomo mengapresiasi apa yang diinisiasi BP Jamsostek terkait sumbangan dari pihak ketiga untuk membantu pembayaran iuran bagi para pekerja difabel. Karena itu, pihaknya juga mendorong peran swasta untuk menyukseskan program itu. "Kalau saya lihat, ini adalah program pertama di Solo. Karena ini program bagus, mari kita dukung bersama," kata wakil wali kota.


(Langgeng Widodo/CN26/SM Network)