• KANAL BERITA

Laku Semar, Upaya OJK Menekan Kreditur Informal

EDUKASI PEDAGANG : Pegawai OJK Purwokerto mengedukasi para pedagang di Pasar Karanglewas supaya memanfaatkan lembaga jasa keuangan formal daripada rentenir. (suaramerdeka.com / Puji Purwanto)
EDUKASI PEDAGANG : Pegawai OJK Purwokerto mengedukasi para pedagang di Pasar Karanglewas supaya memanfaatkan lembaga jasa keuangan formal daripada rentenir. (suaramerdeka.com / Puji Purwanto)

SITI Badriyah (61), pedagang sembako di Pasar Karanglewas, Banyumas terlihat serius ketika mendapat edukasi program layanan keuangan sebagai upaya memberantas rentenir (Laku Semar) dari pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto. Laku Semar berupa produk kredit atau pembiayaan dengan skema khusus yang dibentuk sebagai upaya agar perbankan dapat bersaing atau meminimalisasi berkembangnya kreditur informal.

Laku Semar untuk memberi akses permodalan para pedagang pasar tradisional dan pemilik warung kecil di desa-desa. Layanan ini merupakan inisiasi dari OJK Purwokerto dengan BPR/BPR Syariah di wilayah Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga dan Cilacap. Platform pinjaman yang diberikan mulai dari Rp 100 ribu hingga Rp 3 juta. Besarya pinjaman menyesuaikan jenis dagangan dan lokasi dagang. Suku bunga maksimal dua persen per bulan dan biaya administrasi 1 persen.

Pinjaman ini juga tidak memakai agunan dan wajib memiliki usaha (khususnya di pasar). Jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal 2 tahun. Analisa kredit dan perjanjian kredit atau akad dibuat khusus dan lebih sederhana. Angsuran dapat dilakukan harian atau mingguan dan pencairan pinjaman dapat dilakukan di tempat usaha debitur.

Usai mengedukasi, pegawai OJK membagikan brosur berisi informasi pinjaman lunak produk dari perbankan yang beroperasi di wilayah Banyumas. Ia berkeliling mendatangi para pedagang yang sedang berjualan. Edukasi yang dikemas dengan acara gerebek inklusi keuangan dan sosialisasi waspada investasi untuk mewujudkan inklusi keuangan. Para pedagang diedukasi supaya mengakses produk dan layanan jasa keuangan formal, sehingga mereka dapat menghindari pinjaman dari rentenir.

Di Pasar Karanglewas terdapat 365 pedagang. Hampir 80 persen pedagang mengaku pernah mengakses jasa pelepas uang. Alasan mereka memanfaatkan jasa peminjam modal perorangan lantaran prosedurnya sangat mudah serta tidak mensyaratkan agunan untuk memperoleh dana segar dalam waktu cepat.

Siti Badriyah mengaku pernah meminjam uang Rp 100 ribu. Angsuran Rp 5 ribu diangsur selama 24 hari. Jika dijumlahkan pengembaliannya menjadi 120 ribu. Berarti bunga yang dibebankan sebesar 20 persen. Ia sekarang ini sudah tak lagi mengakses pinjaman dari rentenir. Ia memilih lembaga keuangan formal. Di perbankan prosesnya memang sedikit berbeda. Harus melampirkan syarat surat izin dagang dan kartu identitas.

Namun, di bank ia mendapat manfaat edukasi inklusi keuangan. Tidak hanya mengakses kredit, ia juga disarankan menabung dan mendapatkan pendampingan manajemen keuangan. Saat ini ia telah mengakses pinjaman Rp 5 juta dengan lama angsuran hingga tiga tahun. "Saya menabung setiap hari. Setiap bulan dipotong untuk angsuran. Ini lebih nyaman dan tidak tergesa-gesa," tuturnya.  

Warga di Kecamatan Cilongok, Tarip (39) mengaku baru mengetahui ada bank yang menawarkan produk terjangkau tanpa agunan setelah mengikuti sosialisasi inklusi keuangan di desanya. Prosesnya gampang. Syaratnya hanya melampirkan KTP.

Ia kemudian meminjam Rp 3 juta dengan jangka waktu 18 bulan. Bunganya 9 persen per tahun. Pinjaman terjangkau ini membuat dirinya terhindar dari pinjaman "bank harian" yang biasa keliling di desa-desa. "Bank harian" itu memang menawarkan pinjaman dengan mudah, namun bunga yang dibebankan tinggi.

Pernah ia meminjam Rp 1 juta, tapi uang yang diterima Rp 900 ribu. Kemudian ia mengembalikan Rp 1,2 juta dengan tempo waktu 4 bulan. "Hampir setiap hari ditagih. Ini berbeda dengan pinjam di bank, angsurannya di bayar tiap bulan sekali," ujar pria yang menjadi nasabah BPR BKK Purwokerto.

Memanfaatkan Layanan

Akses keuangan ke lembaga keuangan formal itu telah menyadarkan dirinya untuk terus memanfaatkan layanan. Ia kini tidak hanya mengakses modal usaha, namun bisa menyisihkan uangnya di bank. "Setiap bulan saya mengangsur Rp 200 ribu. Itu sudah termasuk untuk tabungan. Sekarang saya sudah tidak lagi berhubungan dengan bank harian," katanya.

Kepala Pasar Kliwon Karanglewas, Erlin Darmawan menambahkan, seiring dengan masuknya lembaga jasa keuangan formal ke pasar-pasar tradisional telah menekan peredaran rentenir. Di Pasar Karanglewas, kini sudah ada beberapa lembaga jasa keuangan formal, seperti bank milik BUMN dan BUMD yang menyasar pedagang. Mereka menawarkan kredit usaha rakyat (KUR), sedangkan dari BPR menawarkan pinjaman tanpa jaminan.

Masuknya lembaga keuangan formal membuat jasa pelepas uang mulai tersingkir. Rentenir yang beroperasi di Pasar Karanglewas tinggal 5 orang. Padahal, sebelumnya orang yang meminjamkan uangnya kepada pedagang mencapai 18 orang.  Berkurangnya jumlah pelepas uang karena sebagian pedagang beralih ke lembaga jasa keuangan formal.

"Keberadaan rentenir tidak bisa dihilangkan. Apalagi, mereka menyalurkan uang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Tidak ada unsur paksaan. Kami mencoba menggandeng perbankan yang memberikan pinjaman murah tanpa jaminan," katanya.

Direktur Utama PD BPR BKK Purwokerto, Sugeng Prijono mengatakan, pihaknya melakukan layanan jemput bola ke pasar-pasar tradisional. Perbankan milik pemerintah daerah itu juga membuka kantor kas di pasar untuk mendekatkan layanan nasabah.

Para pedagang diarahkan untuk menabung. Tidak ada batasan nominal karena tujuannya untuk meningkatkan inklusi keuangan. Kemudian ketika meminjam modal usaha, angsurannya melalui autodebet tabungan.

Tabungan ditarik setiap hari ke lokasi atau pasar oleh petugas. Ini dilakukan untuk mengikuti pola kerja rentenir, namun tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian. "Para pedagang pasar jangan sampai meninggalkan dagangannya. Jadi kami yang mendatangi pedagang," katanya.

Dia mengatakan hingga per Oktober 2019, jumlah pemilik rekening tabungan di Pasar Karanglewas sebanyak 265 nasabah. Jumlah dana pihak ketiga Rp 2.070.677.166. Kemudian, untuk nasabah yang mengakses modal usaha sebanyak 77 nasabah dengan plafon Rp 1.176.000.000. "Kami bersama-sama membangun agar perekonomian di Banyumas tumbuh baik. Kami memberikan fasilitas akses modal usaha yang mudah dan murah," kata Sugeng.

Sementara itu, Kantor OJK Purwokerto mencatat, penyaluran Laku Semar di eks Karesidenan Banyumas pada Maret 2019 telah mencapai Rp l2,47 miliar dengan baki debet Rp 11,53 miliar. Jumlah nasabah Laku Semar per Maret 2019 di empat kabupaten sebanyak 4.934 nasabah. Sedangkan penyaluran Laku Semar di Kabupaten Banyumas mencapai Rp 4,89 miliar dengan baki debet Rp 3,03 miliar. Jumlah nasabah Laku Semar mencapai 1.851 nasabah.

Kepala OJK Purwokerto, Sumarlan mengemukakan, program Laku Semar sebagai upaya memperluas akses kepada lembaga keuagan formal. Pembangunan perekonomian yang berpihak kepada masyarakat menengah bawah sangat diperlukan agar mereka memperoleh akses produk dan jasa keuangan.

Ketersediaan layanan jasa keuangan berskala mikro akan membantu masyarakat ekonomi menengah bawah dalam meningkatkan kualitas hidup melalui pemanfaatan produk keuangan. Seperti, kredit usaha mikro atau tabungan untuk berinvestasi dalam bentuk aset produktif.

Sumarlan menjelaskan, sesuai dengan Data Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2016, khususnya Indeks Provinsi Jawa Tengah di mana untuk indeks literasi baru mencapai 33,51 persen (secara nasional 29,66 persen). Adapun indeks inklusi keuangan mencapai 66,23 persen (secara nasional 67,82 persen).

Dia menambahkan, keberadaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) juga menjadi jembatan untuk memfasilitasi ketersediaan akses keuangan yang luas kepada masyarakat. TPAKD penting sebagai lokomotif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, partisipatif, dan inklusif. Salah satu tugasnya mendukung pengembangan ekonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik daerah. Tentunya didukung dengan penguatan peran industri jasa keuangan.


(Puji Purwanto/CN26/SM Network)