• KANAL BERITA

Antisipasi Longsor, Warga Desa Gayung Wiyoro Minta Dibangunkan Talud

Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan, M Nasron berfoto bersama warga Desa Garung Wiyoro, Kecamatan Kandangserang  usai resesnya di salah satu rumah warga Desa Garung Wiyoro. (suaramerdeka.com/Agus Setiawan)
Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan, M Nasron berfoto bersama warga Desa Garung Wiyoro, Kecamatan Kandangserang usai resesnya di salah satu rumah warga Desa Garung Wiyoro. (suaramerdeka.com/Agus Setiawan)

PEKALONGAN, suaramerdeka.com - Guna mengantisipasi terjadinya bencana longsor di daerah pegunungan Kota Santri tepatnya di Desa Garung Wiyoro, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan warga desa di sana minta dibangunkan talud.

Permintaan itu disampaikan oleh warga pada acara reses dari Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan, M Nasron. Reses dilaksanakan di salah satu rumah warga di desa itu, Jariyah, baru-baru ini.

Menurut Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan dari daerah pemilihan Kecamatan Kandangserang, Paninggaran dan Kajen, M Nasron, reses di tahun pertama periode 2019-2024 sengaja digelar di Desa Garung Wiyoro, Kandangserang yang tercatat sebagai daerah rawan bencana.

Maka, lanjut dia, beberapa usulan dan masukan dari masyarakat yang disampaikan dalam forum reses didominasi pembangunan infastruktur. Seperti talud guna mengantisipasi dan penanggulangan bencana longsor.

Tak hanya mengusulkan pembangunan Talud, warga juga meminta dan menyampaikan agar di desa tersebut dibangunkan gedung tempat pendidikan Qur'an (TPQ). "Semua usulan dan masukan dari masyarakat akan kami rekap dan catat untuk disampaikan kepada pemerintah daerah atau bupati Pekalongan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar bisa segera dimasukkan dalam draf program pembangunan. Eksekusi usulan program itu ada pada bupati, kami selaku Anggota DPRD hanya bisa mengusulkan melalui hak-hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai Anggota DPRD," jelas dia.

Sebagaimana diketahui, reses adalah sebuah forum yang sah dimana fungsinya adalah sebagai wadah atau sarana komunikasi antara Anggota DPRD dengan konstituen di daerah pemilihannya masing-masing. Di mana forum itu merupakan sarana masyarakat di daerah pemilihan untuk menyampaikan aspirasi yang kemudian diteruskan ke pemerintah daerah (Bupati Pekalongan) melalui Anggota DPRD sesuai dengan hak dan kewajiban konstitusi.


(Agus Setiawan/CN40/SM Network)