• KANAL BERITA

Masyarakat Keluhkan Menguatnya Radikalisme

Suasana dialog interaktif di studio TVRI Jateng membahas arti penting bela negara untuk penguatan NKRI. (Foto suaramerdeka.com/dok)
Suasana dialog interaktif di studio TVRI Jateng membahas arti penting bela negara untuk penguatan NKRI. (Foto suaramerdeka.com/dok)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Bertebarannya paham radikal di sejumlah daerah di Jateng mulai diresahkan masyarakat. Setidaknya hal tersebut mengemuka saat digelar dialog interaktif  “Khasanah Ulama-Umaro”, menghadirkan narasumber Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Muhammad Effendi, Sekda Jateng Prof Dr Ir Sri Puryono KS MP, dan Ketua DPP Masjid Agung Jawa Tengah Prof Dr KH Noor Achmad MA, Senin (1/11).

Saat ini Sri Puryono sedang menjalani cuti besar selama tiga bulan hingga 24 Januari 2020 dalam rangka persiapan pengukuhan dirinya sebagai guru besar Undip. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Kamis (31/10) lalu melantik Heru Setiadhie sebagai Penjabat Sekda Jateng.

Dialog berdurasi satu jam live di Studio TVRI Jateng, menampilkan host Choirul Ulil Albab, bertema “Peran Ulama-Umaro dalam Penguatan Bela Negara sebagai Pertahanan NKRI”. Program ini merupakan prakarsa MUI Jateng.

Slamet, warga Purbalingga via telepon mengeluhkan maraknya eksistensi paham radikal di daerahnya yang menyebar hingga ke puskesmas-puskesmas dan masjid-masjid. Dia berharap, ada upaya serius aparat untuk menertibkan simpul-simpul publik ke fungsi semula.

Kondisi serupa dikemukakan Misdarul dari Cilacap. Karena itu dia mendukung kebijakan Menteri Agama Fahrul Rozi yang mulai menertibkan pengenaan seragam secara tertib bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.        

Mayjen TNI M Effendi merespons serius laporan tersebut. “Kami salut atas kepekaan masyarakat. Kepekaan ini merupakan bentuk bela negara yang dilakukan masyarakat,” tegasnya.

Pangdam meminta laporan penting tersebut disampaikan dari level RT, RW, kelurahan, Babinsa-Bhabinkamtibmas untuk ditindaklanjuti. “Kami pasti akan menindaklanjuti untuk dicarikan solusi agar tercipta suasana tertib dan nyaman di masyarakat,” tegasnya.

Sri Puryono menegaskan, munculnya laporan tersebut menunjukkan melemahnya kewaspadaan perangkat desa. Kondisi ini harus  diatasi, mengingat desa merupakan miniatur negara. Di desa ada lurah, babinsa, bhabinkamtibmas, dan LPMD sebagai aparat yang harus waspada.

Di lingkungan Pemprov Jateng dan Korpri pengawasan terhadap paham radikal dilakukan ketat. Bila ditemukan, maka diproses tegas, diminta memilih menaati aturan atau keluar sebagai ASN. Saat screening awal hingga seleksi jabatan, hal tersebut diterapkan secara ketat.

“Masyarakat jangan cuek atau takut melapor bila ada hal-hal ganjil, semua sudah ada prosedur penanganannya, dan negara pasti melindungi. Kita punya TNI-Polri. Zaman dulu, ada warga asing masuk kampung, sebelum 24 jam kita sudah menegur. Pola ini harus dihidupkan lagi. Termasuk kebiasaan anak main gadget harus diwaspadai karena bisa melakukan apa saja sehingga perlu pengawasan,” tegasnya.

Merespon hal tersebut Prof Noor Achmad menegaskan, penempatan Fahrul Rozi yang berlatar  TNI sebagai Menteri Agama, bukan hal yang salah, tetapi justru itulah strategi yang tepat sebagai upaya menghadapi tantangan Indonesia ke depan yang memerlukan penguatan nasionalisme dan agama di lingkungan Kemenag. Hal tersebut seiring mulai masuknya kelompok luar yang memaksakan ideologinya kepada masyarakat Indonesia.

“Presiden sudah beritung dengan menempatkan Menag dari unsur TNI, mengingat tantangan ke depan, terutama nasionalisme lewat Kemenag. Saatnya fungsi agama diperkuat. Jangan ada paham agama yang bertentangan dengan NKRI. Maka peran anggaran dalam pendidikan agama harus ditambah. Tidak hanya 20 persen, sementara pendidikan umum 80 persen. Saatnya harus diseimbangkan,” tegasnya.


(Red/CN30/SM Network)