• KANAL BERITA

Desa Sambak Dirintis Anti Politik Uang

Sosialisasi pembentukan desa anti politik uang dilakukan di Desa Sambak, Kajoran, Kabupaten Magelang, Minggu (20/10). (suaramerdeka.com/Eko Priyono)
Sosialisasi pembentukan desa anti politik uang dilakukan di Desa Sambak, Kajoran, Kabupaten Magelang, Minggu (20/10). (suaramerdeka.com/Eko Priyono)

MAGELANG, suaramerdeka.com - Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, dirintis menjadi desa anti politik uang, Minggu (20/10). Kalau sudah dideklarasikan, Sambak akan menyusul Desa Somoketro, Kecamatan Salam, yang telah mengawali desa anti money politics (MP).

Koordinator Divisi (Kordiv) Penindakan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Magelang, Fauzan Rofiqun menuturkan, daerah itu termasuk yang pertama menginisiasi dan mendeklarasikan kampung anti MP yang timbul dari inisiatif warga beserta stakeholder. Selanjutnya program desa anti MP itu dijadikan program unggulan Bawaslu Jateng. Setiap kabupaten/kota wajib menginisiasi pembentukan desa anti MP.

Kordiv Penyelesaian Sengketa, Sumarni Aini Chabibah, menambahkan, Pemilu April 2019 semua tahapannya sudah selesai. Meski demikian kerja Bawaslu belum selesai. Ada atau tidak ada pemilu, Bawaslu tetap ada.

Meski tidak ada agenda, Bawaslu tetap bekerja dan tetap menjalankan fungsinya. Termasuk fungsi pencegahan melalui pengawasan partisipatif.

Sambak dipilih sebagai desa anti politik uang, tentu ada alasannya. Pada Pemilu 2019 Bawaslu menangani kasus politik uang dan Kecamatan Kajoran termasuk yang ada kasus MP. ''Di Desa Sambak tidak ada kasus MK, maka Bawaslu menggandeng Desa Sambak untuk dibentuk sebagai desa anti MP,'' katanya.

Melalui upaya itu diharapkan perbaikan kualitas demokrasi dimulai dari Desa Sambak, yakni melawan dan menolak politik uang. Jenis politik uang itu sendiri tidak hanya berupa pemberian uang dalam amplop. Bisa juga iming-iming pemberian sarana teratag (atap), atau janji akan membangun jalan. ''Kalau ada iming-iming tolak saja jangan diterima,'' katanya.

Kalau sudah membuat lembaga yang memiliki struktur diharapkan akan terbebas dari MP. Jika sudah demikian, maka dalam pemilihan kepala desa (pilkades) pun akan banyak calonnya. ''Kaum ibu sebagai garda terdepan untuk menolak politik uang. Kalau bapaknya terima uang ditolak oleh ibu-ibu, ya,'' ujarnya.

Kordiv Hukum, Data dan Informasi, M Dwi Anwar Kholid, pun optimis kalau sudah dibentuk desa anti MP, maka pemilu mendatang bebas politik uang.


(Eko Priyono/CN40/SM Network)