• KANAL BERITA

Bawaslu Dorong Penyempurnaan UU Pilkada

REVISI UU: Diskusi pilkada serentak membahas kemungkinan revisi UU Pilkada agar pengawasan makin optimal.(suaramerdeka.com/dok )
REVISI UU: Diskusi pilkada serentak membahas kemungkinan revisi UU Pilkada agar pengawasan makin optimal.(suaramerdeka.com/dok )

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu, Rahmat Bagja memandang perlu penyempurnaan kembali Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Ia melihat ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam UU Pilkada agar pola-pola pengawasan yang telah baik dilaksanakan pada pengawasan Pemilu 2019 tetap bisa diimplementasikan pada pengawasan pilkada mendatang.

Rahmat Bagja mengungkapkan gagasannya saat menjadi pembicara dalam sarasehan bertajuk ''Mencari Kepala Daerah Berintegritas dalam Pilkada 2020' di Selasar Barat Fisipol UGM'', kemarin.

Ia mengatakan saat ini Bawaslu telah mempersiapkan sejumlah langkah optimalisasi kerja pengawasan, salah satunya menyiapkan peraturan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan setiap tahapan pilkada. Tak hanya itu, pihaknya juga tengah mengupayakan judicial review UU No 10 tahun 2016 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

''Upaya paling ekstrim yang perlu segera disempurnakan terkait nomenklatur. Mengokohkan posisi bawaslu kabupaten/kota dalam pengawasan pilkada yang pada UU Pilkada masih disebut Panitia Pengawas (Panwas) kabupaten/kota. Mengupayakan revisi terbatas UU Pilkada ke DPR dan pemerintah agar fungsi-fungsi pengawasan sebagaimana yang telah diatur di UU Pemilu bisa sejalan di UU Pilkada,'' paparnya.

Pada acara Insan Cendekia Yogyakarta bekerja sama dangan Research Centre for Politics and Goverment (PolGov) tersebut, ia menjelaskan Bawaslu juga terus memantapkan pedoman-pedoman pengawasan pilkada sesuai amanah UU Pilkada sebelum keluarnya hasil judicial review. Selain itu revisi terbatas UU Pilkada untuk memperkecil ruang ruang pelanggaran dalam pilkada mendatang.

Pengawasan Masyarakat

Selain lembaga dalam Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu), di Bawaslu ada program pengawasan partisipatif yang menggandeng masyarakat mengoptimalkan upaya pengawasan pilkada antara lain dari ormas, organisasi keagaamaan, kepemudaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, perguruan tinggi, kelompok millenial dan pemilih pemula.

Pada Pemilu 2019 lalu, Bawaslu di daerah-daerah telah menggagas berbagai program pengawasan partisipatif bersama masyarakat sesuai dengan karakteristik lokal wilayahnya masing-masing.

''Di Yogyakarta ada Desa Anti Politik Uang (APU). Nah, di pilkada nanti, program Desa APU kami harapkan bisa dikembangkan dan memperluas jangkauan ke desa-desa lainnya di Yogyakarta sehingga pengawasan partisipatif Pilkada ke depan bisa lebih optimal,'' tandasnya.

Bagja menegaskan Bawaslu tidak hanya menggandeng masyarakat pemilih, tetapi juga para peserta pilkada, dalam hal ini para kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan agar para kandidat dapat menjaga semangat keadilan dalam berkompetisi, tidak melanggar aturan-aturan.


(Agung Priyo Wicaksono/CN39/SM Network)