• KANAL BERITA

MUI Jateng Terima Penghargaan Kelembagaan dan Kerja Sama

Ketua Umum MUI Jateng, Dr KH Ahmad Darodji MSi, Wakil Ketua Umum Prof Dr H Ahmad Rofiq MA dan Sekretaris Drs KH Muhyiddin MAg foto bersama dengan Sekjen MUI Dr Anwar Abbas di arena Rakernas. (suaramerdeka.com/dok)
Ketua Umum MUI Jateng, Dr KH Ahmad Darodji MSi, Wakil Ketua Umum Prof Dr H Ahmad Rofiq MA dan Sekretaris Drs KH Muhyiddin MAg foto bersama dengan Sekjen MUI Dr Anwar Abbas di arena Rakernas. (suaramerdeka.com/dok)

SEMARANG, suaramerdeka.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari MUI Pusat karena dinilai berprestasi dalam bidang kelembagaan dan kerja sama. Penyerahan dilakukan oleh Ketua Panitia Rakernas Dr H Amirsyah Tambunan disela-sela Rakernas MUI Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pekan lalu.

Selain Jateng beberapa MUI Provinsi yang menerima penghargaan yaitu Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta.

Ketua Umum MUI Jateng, Dr KH Ahmad Darodji MSi (tiga dari kanan), menerima penghargaan Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama dari Ketua Panitia Rakernas Dr H Amirsyah Tambunan di Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pekan lalu. (suaramerdeka.com/dok)
Ketua Umum MUI Jateng, Dr KH Ahmad Darodji MSi (tiga dari kanan), menerima penghargaan Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama dari Ketua Panitia Rakernas Dr H Amirsyah Tambunan di Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pekan lalu. (suaramerdeka.com/dok)

‘’Alhamdulillah Jawa Tengah mendapat penghargaan. Semua berkat kerja sama dari semua pihak, terutama bapak Gubernur, Kapolda dan Pangdam IV/Dipongoro dan para pengurus se-Jateng. Program kegiatan dinilai bagus kerja sama dengan Pemprov juga dinilai bagus,’’ kata Ketua Umum MUI Jateng, Dr KH Ahmad Darodji MSi, semalam.

Menurut Kiai Darodji, Rakernas MUI V tahun 2019 yang digelar di Masjid Nurul Bilad Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, KH Ma’ruf Amin tetap menjabat sebagai Ketua Umum MUI sampai Munas 2020 meski pun pada 20 Oktober 2019 besok dilantik menjadi Wakil Presiden.

KH Ma’ruf Amin ketika membuka acara itu mengatakan, Rakernas memiliki arti yang cukup penting bagi lembaga tertinggi keulamaan untuk melakukan evaluasi hasil kinerja MUI selama satu tahun, termasuk juga terkait tata kelola organisasi, hingga soal pendanaan dan seluruh bidang yang ada di lembaga MUI seluruh daerah.

“Dari semua aspek dan kategori hasil kinerja lembaga MUI di masing-masing daerah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, meski di beberapa daerah masih memiliki kesenjangan yang relatif tinggi,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi menjelaskan, keputusan Rakernas untuk kepentingan kesinambungan organisasi sekaligus menjaga tradisi alih kepemimpinan secara baik dan bijaksana. Serta untuk kemaslahatan bersama, maka rakernas meminta Ketua Umum MUI Periode 2015-2020 untuk menyelesaikan periode kepengurusan hingga dilaksanakannya Munas MUI pada 2020.

Untuk itu, kata Zainut Tauhid, Rakernas MUI ke-V ini mengamanahkan kepada Dewan Pimpinan agar menjadikan Munas 2020 sebagai momentum reposisi peran, khidmah, kebangkitan, dan transformasi MUI di era Revolusi Industri 4.0, dengan peran konstruktif Ketua Umum MUI sebagai lokomotifnya.

"Hal demikian menjadi strategis bagi kelanjutan hubungan MUI dengan pemerintah, baik di pusat mau pun di daerah, di mana Bapak Ma’ruf Amin akan menjadi Wakil Presiden. Sehingga dapat memperkuat peran MUI, khususnya sebagai shodiqul hukumah (mitra pemerintah)," katanya.

Zainut menambahkan, Rakernas V MUI juga mengamanahkan penyiapan Munas dengan sebaik-baiknya. hal ini penting dilakukan karena terjadi polarisasi di kalangan umat pasca-Pemilu 2019 akibat perbedaan ijtihad politik.

"Dengan berakhirnya pemilu, Rakernas V MUI mendorong seluruh elemen, khususnya pimpinan MUI di seluruh jenjang untuk kembali memperkokoh Ukhuwwah Islamiyah, Ukhuwwah Wathaniyyah dan Ukhuwwah Insaniyah, serta memperteguh posisi MUI sebagai Khadimul Ummah dan Shodiqul Hukumah," ucapnya.

Kiai Ma’ruf Nonaktif

Sementara itu Rapat Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Selasa kemarin (15/10) memutuskan KH Ma'ruf Amin tidak dicopot dari jabatan sebagai Ketua Umum MUI, melainkan hanya dinonaktifkan per hari ini hingga Munas MUI pada 2020. Selama non-aktif, posisi Kiai Ma'ruf akan diisi oleh pelaksana tugas.

"Jadi Kiai Ma'ruf non-aktif dan kepemimpinannya kolegial dilakukan dua Wakil Ketua Umum yakni; Yunahar Ilyas dan Zainut Tauhid,"  kata Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi, Masduki Baidlowi, kemarin.

Masduki menjelaskan, keputusan tersebut diambil sebagai jalan tengah agar tidak mengecewakan aspirasi dari pengurus MUI Wilayah yang menginginkan Kiai Ma'ruf Amin tetap menyelesaikan jabatannya hingga 2020. Di sisi lain AD/ART melarang perangkat pimpinan merangkap jabatan berkaitan dengan posisi politik.

"Jadi dengan non-aktif, kewenangannya sudah tidak ada lagi, tapi Kiai Ma'ruf tetap mempertanggungjawabkan kepemimpinannya selama periode 2015-2020 dalam Munas tahun depan," kata Masduki.

Seperti diketahui, 20 Oktober mendatang, KH Ma'ruf Amin akan dilantik menjadi Wakil Presiden Periode 2019-2024. Berdasarkan Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga MUI, perangkat pimpinan tidak boleh merangkap jabatan.


(Agus Fathuddin/CN40/SM Network)