• KANAL BERITA

Mediasi Kasus Calon Kades Menoro Buntu

MEDIASI: Pemkab Rembang menggelar mediasi antara pendaftar bakal calon kepala Desa Menoro, Kecamatan Sedan Abdul Jalil dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Menoro Kecamatan Sedan di ruang transit Pemkab Rembang, Senin (14/10). (suaramerdeka.com/Mulyanto Ari Wibowo)
MEDIASI: Pemkab Rembang menggelar mediasi antara pendaftar bakal calon kepala Desa Menoro, Kecamatan Sedan Abdul Jalil dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Menoro Kecamatan Sedan di ruang transit Pemkab Rembang, Senin (14/10). (suaramerdeka.com/Mulyanto Ari Wibowo)

REMBANG, suaramerdeka.com - Pemkab Rembang kembali menggelar mediasi antara pendaftar bakal calon kepala desa Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Abdul Jalil dan Panitia Pemilihan Kepala Desa setempat di ruang transit Pemkab Rembang, Senin (14/10).

Namun mediasi menemukan jalan buntu. Panitia bergeming, tidak bersedia mengubah keputusan penetapan calon kades. Sementara pihak Abdul Jalil berencana membawa kasus itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Asisten I Pemkab Rembang, Ahmad Mualif menerangkan dalam mediasi itu pihaknya menghadirkan panitia desa dan Tata Pemerintahan Pemkab Rembang. Panitia desa tetap pada keputusan untuk tidak memberikan Surat Keputusan (SK) Penetapan Calon Kepala Desa ke Abdul Jalil.

''Panitia desa hanya bisa memberikan SK Penetapan Calon Kepala Desa kepada yang tertuang di SK. Di luar itu panitia desa tidak memberikan,'' kata dia.

Temukan Koleksi Produk Lokal Galeri Indonesia

Panitia beralasan Abdul Jalil dinilai telah menarik berkas saat proses pendaftaran bakal calon dan dianggap mundur. ''Ada pertimbangan juga seperti itu. Sehingga panitia desa tidak memberikan SK Penetapan Calon Kepala Desa,'' jelas dia.

Panitia desa bersikukuh telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan. ''Intinya panitia sudah melaksanakan kewajiban memberikan SK kepada yang tertuang pada SK,'' tegas dia.

Secara terpisah penasihat hukum Abdul Jalil, Musthofinal Akhyar SH mengatakan kliennya tidak menarik berkas untuk mundur dari pencalonan. Namun kliennya memperbaiki berkas. ‘’Sebagian berkas juga masih dibawa oleh panitia. Namun oleh panitia diartikan menarik berkas pendaftaran,'' kata dia.

Dia mengatakan mediasi tidak sesuai dengan harapan yaitu mendapatkan salinan SK Penetapan Calon Kepala Desa. Untuk itu pihaknya akan mengajukan gugatan ke PTUN. ''Dengan atau tanpa objek sengketa tetap bisa beracara di PTUN. Kami tetap maju di PTUN,'' jelas dia.

Pemkab Rembang dalam proses pemilihan kepala desa menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada panitia desa. Pemkab mempersilakan pihak yang tidak puas dengan proses pendaftaran pemilihan kepala desa untuk menempuh jalur hukum.


(Mulyanto Ari Wibowo/CN39/SM Network)