• KANAL BERITA

Gotong Royong Terbalik Pembiayaan Kesehatan

Laksono Trisnantoro (Foto suaramerdeka.com/dok)
Laksono Trisnantoro (Foto suaramerdeka.com/dok)

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk kelompok peserta penerima bantuan iuran yang dibiayai APBN hendaknya tidak digunakan lagi untuk membiayai kelompok peserta mandiri. Sebaliknya dana PBI akan fokus untuk masyarakat miskin dan tidak mampu di berbagai daerah. Selama ini dana untuk masyarakat miskin di BPJS terbukti digunakan untuk membiayai masyarakat mampu, terjadi gotong royong terbalik.

Pakar kebijakan kesehatan UGM Prof dr Laksono Trisnantoro MSc PhD mengungkapkan hal itu di kampusnya, kemarin. Ia menyinggung pemerintah yang berencana menaikkan iuran BPJS tahun depan dalam rangka menutup defisit BPJS kesehatan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tahun ini diperkirakan defisit dana BPJS mencapai Rp 18 triliun.

Menurut Laksono defisit JKN akan terus terjadi selama pemda tidak berperan aktif membantu menutup dana defisit tersebut. Tambah lagi persoalan pemanfaatan dana yang salah sasaran dan ketidakpatuhan peserta mandiri membayar iuran. 

“Sejak awal kami prediksi program Jaminan Kesehatan Nasional bisa defisit. Dana BPJS lebih banyak diberikan pada kelompok masyarakat mampu,''ungkapnya.

Ia menyebutkan sekitar 30 juta Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) mayoritas  masyarakat yang tergolong mampu. Ada dugaan sekitar 45 persen dari jumlah tersebut menunggak pembayaran. Meskipun jumlah peserta mandiri hanya 14,7 persen dari total kepesertaan JKN namun peserta dari kelompok ini paling banyak memberikan defisit pada BPJS. 

Prioritas Miskin

Bahkan dana BPJS yang berasal dari APBN untuk membiayai masyarakat miskin atau penerima bantuan iuran (PBI) selama ini juga digunakan untuk menutupi biaya kesehatan bagi peserta mandiri. Dana PBI yang dipakai kelompok mandiri sebaiknya dipakai untuk orang  miskin saja bukan yang kaya.

Laksono mencontohkan program jaminan kesehatan yang sama di Thailand. Dana dari pemerintah betul-betul diprioritaskan untuk membiayai masyarakat kelompok tidak mampu. Bagi keluarga mampu disarankan mendaftar asuransi kesehatan komersial. Lain halnya di Indonesia, aturan perundang-undangan mengharuskan semua warga terdaftar dalam JKN menyebabkan manfaat BPJS dipergunakan oleh peserta yang relatif mampu dan berada di dekat kota-kota besar. 

''Saya kira kebijakan kementerian keuangan sudah tepat menaikkan premi di semua segmen untuk menutup defisit,'' tandasnya.

Selain mengusulkan revisi UU SJSN tahun 2004 dan UU BPJS tahun 2011, Laksono menegaskan perlunya penyusunan kebijakan kompartemen untuk mencegah risiko kerugian kelompok peserta BPJS dengan membuat kantong pengelolaan dana amanat. Prosesnya melibatkan pemda dalam pembiayaan defisit, menetapkan kelas standar, menetapkan nilai maksimal klaim setiap peserta dan menggandeng  asuransi kesehatan untuk memberikan layanan lebih kepada peserta mampu.


(Agung Priyo Wicaksono/CN19/SM Network)