• KANAL BERITA

Pemkot Magelang Tetapkan Hibah Pilkada 2020 Rp 7,2 Miliar

Naik dari Tahun 2015

Foto: istimewa
Foto: istimewa

MAGELANG, suaramerdeka.com – Pemkot Magelang telah menetapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 Kota Magelang kepada KPU Kota Magelang. Nilainya Rp 7.277.074.000 untuk membiayai seluruh pelaksanaan kegiatan pada Pilkada 2020 mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang, Basmar Perianto mengatakan, NPHD telah resmi ditetapkan pada 1 Oktober 2019. Dana ini akan digelontorkan dalam dua tahap. Tahap pertama dicairkan pada tahun 2019 ini sebesar Rp 218.774.000. Kemudian tahap kedua sebesar Rp 7.058.300.000 pada tahun 2020 dengan tiga kali pencairan, yakni 40 persen, 50 persen, dan sisanya 10 persen.

“Dana ini untuk membiayai seluruh kegiatan Pilkada 2020, mulai dari pembentukan badan penyelenggara, pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, logistik dan lainnya. Anggaran ini sendiri lebih besar jika dibandingkan untuk Pemilu 2015 lalu yang hanya sekitar Rp 4 Miliar,” ujarnya di kantornya, Rabu (9/10).

Dia menuturkan, untuk tahap awal adalah sosialisasi dan persiapan verifikasi dukungan calon perseorangan. Kemudian, pembentukan PPK dan PPS di bulan Januari-Februari 2020. Jumlahnya, PPK 15 orang, 3 kecamatan dikali lima orang. PPS di 17 kelurahan. “Awal nanti teknis kegiatan sosialisasi, terus persiapan verifikasi dukungan calon perseorangan. Sementara pembentukan PPK dan PPS di bulan Januari-Februari 2020,” katanya.

Untuk angka partisipasi Pilkada 2020, katanya, diharap dapat lebih besar dari Pilkada 2015 yang 75,23 persen. Partisipasi pada Pilkada memang cenderung lebih sedikit jika dibandingkan Pilpres atau Pileg. Maka, partisipasi pemilih yang meningkat ini menjadi pekerjaan rumah bagi KPU. “Target mudah-mudahan bisa melampaui Pilkada atau bahkan Pilpres dan Pileg. Pilkada memang lebih rendah dari Pileg. Pileg lebih banyak turun ke bawah. Sebagai PR untuk ke depan untuk KPU,” jelasnya.

Basmar menambahkan, untuk penyusunan daftar pemilih dilaksanakan Maret 2020. Untuk daftar pemilih akan disandingkan dengan DPT Pemilu terakhir untuk dasar coklit. Data coklit akan menjadi DPS. DPS menjadi DPSHP, kemudian ditetapkan menjadi DPT. “Kami membidik pemilih yang 17 tahun ke atas. Perlu juga melihat penduduk yang pindah atau meninggal. Kemudian pemilih yang berusia 17 tahun harus punya KTP-el sebelum mencoblos, kalau bisa semua pemilih,” ungkapnya


(Asef Amani/CN26/SM Network)