• KANAL BERITA

Shofian Didakwa Suap Bupati Kudus 750 Juta

Berkaitan Promosi Jabatan Terdakwa

JALANI SIDANG : Terdakwa Akhmad Shofian selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus menjalani sidang pertama di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (9/10). (suaramerdeka.com/Eko Fataip)
JALANI SIDANG : Terdakwa Akhmad Shofian selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus menjalani sidang pertama di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (9/10). (suaramerdeka.com/Eko Fataip)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Akhmad Shofian didakwa memberikan suap Rp 750 juta kepada Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil.

Akhmad Shofian menjalani sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (9/10).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Joko Hermawan menyatakan, pemberian suap tersebut agar Tamzil mengangkat terdakwa dalam jabatan eselon IIIa dan mengangkat istri terdakwa, Rini Kartika Hadi Ahmawati dalam jabatan pimpinan tinggi pratama/eselon II di pemerintah kabupaten setempat.

"Terdakwa telah memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberikan uang tunai kepada pegawai negeri dengan maksud supaya penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya," kata Joko menyampaikan dakwaan dihadapan majelis hakim yang diketuai Antonius Widijantono.

Terdakwa menginginkan agar dipromosikan jabatan yang semula Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menjadi Sekretaris BPPKAD.

Perkara ini berawal pada September 2018. Setelah pengumuman pelantikan Muhammad Tamzil sebagai Bupati Kudus, terdakwa menghubungi ajudan bupati Uka Wisnu Sejati, agar menyampaikan kepada Tamzil mengenai permohonan jabatan tersebut.

Selanjutnya atas perintah Tamzil, staf khusus bupati Agoes Soeranto dan Uka, meminta terdakwa supaya memberikan sejumlah uang sebagai imbal balik dari permintaan terdakwa.

Singkat cerita, terdakwa memberikan uang kepada Tamzil secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp 750 Juta. 

Pemberian pertama dilakukan pada Februari 2019 di rumah Uka Wisnu sebanyak Rp 250 juta.

Berikutnya, uang dengan jumlah yang sama diberikan pada Juni 2019 untuk mempercepat pengangkatan terdakwa.

Terakhir, uang sejumlah Rp 250 juta diberikan pada Juli 2019. Sebagian uang tersebut digunakan Tamzil untuk membayar utang pribadinya kepada seseorang.

Pada saat pembayaran utang, staf protokol bupati Norman Rifki Dinanto yang diperintah Tamzil untuk membawa uang itu lantas ditangkap petugas KPK di rumah dinas Agoes.

"Pengangkatan terdakwa sebagai Sekretaris BPPKAD dibatalkan karena belum mendapatkan persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri. Namun Muhammad Tamzil menunjuk terdakwa sebagai pelaksana tugas Sekretaris BPPKAD," ujar jaksa.

Terdakwa dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 subsider Pasal 13 UU yang sama.

Dalam perkara ini, Muhammad Tamzil dan Agoes Soeranto dilakukan penuntutan secara terpisah.


(Eko Fataip/CN39/SM Network)