• KANAL BERITA

Anggaran Pengawasan Pilkada Demak Belum Disepakati

ANGGARAN PILKADA : Ketua Bawaslu Kabupaten Demak Khoirul Saleh (kiri) bersama anggota komisioner lainnya mendiskusikan anggaran Pilkada Demak. (suaramerdeka.com / Hasan Hamid)
ANGGARAN PILKADA : Ketua Bawaslu Kabupaten Demak Khoirul Saleh (kiri) bersama anggota komisioner lainnya mendiskusikan anggaran Pilkada Demak. (suaramerdeka.com / Hasan Hamid)

DEMAK, suaramerdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak menyayangkan langkah Pemkab Demak yang memutuskan besaran anggaran pengawasan Pilkada 2020 tanpa didahului pembahasan bersama Bawaslu. Penentuan anggaran yang tanpa pembahasan bersama, menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Demak, Khoirul Saleh menyalahi Permendagri No 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah yang Berssumber dari APBD.

Dalam Permendagri tersebut di Pasal 8 ayat (1) disebutkan kebutuhan pendanaan kegiatan Pilkada dibahas bersama antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten. Pembahasan bersama dimaksudkan untuk mengevaluasi kebutuhan pendanaan kegiatan Pilkada sesuai dengan standar kebutuhan dan standar satuan harga.

Hasil pembahasan bersama inilah yang kemudian menjadi dasar penganggaran belanja hibah pendanaan kegiatan Pilkada yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Aturan dalam Permendagri sudah sangat jelas, agar anggaran untuk Bawaslu melalui proses pembahasan bersama TAPD. Tetapi selama ini kami belum pernah diajak membicarakan detail anggaran tersebut," katanya didampingi empat komisioner Bawaslu Demak.

Khoirul mengaku sudah tiga kali melayangkan surat kepada Pemkab Demak meminta waktu untuk membahas usulan anggaran yang telah disampaikan sebelumnya. Namun, permintaan itu belum mendapat tanggapan, hingga kemudian pihaknya menerima informasi bahwa Pemkab Demak menganggarkan dana untuk Bawaslu sebesar Rp 5 miliar lebih. Jumlah itu jauh dari besaran usulan anggaran yang disampaikan Bawaslu sebesar Rp 12,7 miliar.

"Kami tidak tahu yang jadi pertimbangan Pemkab Demak dalam menentukan nilai Rp 5 miliar lebih tersebut, karena kami tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan anggaran," ungkapnya.

Komisioner Bawaslu, Amin Wahyudi menambahkan, semestinya sebelum menetapkan besaran anggaran Pilkada Demak, tim anggaran pemerintah daerah membahas bersama penyelenggaran pilkada yakni KPU dan Bawaslu. "KPU memang dilibatkan dalam pembahasan anggaran, tetapi Bawaslu tidak diikutsertakan," ujarnya.

Sementara itu, seusai penandatangan Naskah Perjanajian Hibah Daerah (NPHD) di Bina Praja, beberapa waktu lalu, Sekda Demak Singgih Setyono mengatakan Pemkab Demak telah menganggarkan dana penyelenggaraan Pilkada kepada KPU dan Bawaslu. Pada NPHD untuk KPU dianggarkan sebesar Rp 29 miliar lebih dan telah ditandatangani Ketua KPU Bambang Setyabudi. Adapun untuk Bawaslu belum ditandatangani lantaran Bawaslu tidak hadir.


(Hasan Hamid/CN26/SM Network)