• KANAL BERITA

Jaksa Agung, “Gajah Mada” untuk Era Keemasan Nusantara

Oleh Nurokhman Takwad

Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

MUNGKINKAH  “Gajah Mada” memimpin korps adhyaksa di era milenial atau dalam kabinet mendatang. Mungkinkah Joko Widodo akan menemukan dan memilih sosok layaknya Mahapatih Gajah Mada menjadi Jaksa Agung untuk meneruskan estafet kepemimpinan Jaksa Agung Dr (HC) HM Prasetyo.

Menilik riwayat panjang Kejaksaan di nusantara, selain sebagai Mahapatih Kerajaan Majapahit, Gajah Mada adalah seorang adhyaksa, seperti hasil penelitian peneliti Belanda, Krom dan Van Valenhoven. Adapun jaksa adalah serapan dari bahasa sansekerta, adhyaksa. Rupanya, dulu, jaksa atau adhyaksa mempunyai kewenangan yang teramat luas, mulai dari urusan yudikatif sampai urusan keagamaan.

Kemudian, pada era pemerintahan Hindia Belanda diberlakukan Rrechterlikje Organisatie En Het Beleid Der Justitie pada April 1827 dengan sistem yang berlaku di Prancis. Pada era inilah, di nusantara adhyaksa bersulih menjadi procuceur general, jabatan seperti Jaksa Agung RI sekarang. Lalau, Inlands Reeglement mengenalkan megistraat sebagai penuntut umum dan Herziene Inlandsch Reglemeent (HIR) mengatur penuntut umum di bawah procureur general.

Pada pemerintahan Jepang, Jaksa memiliki kembali statusnya sebagai penuntut umum, sebagaimana undang-undang zaman pedudukan tentara Jepang nomor 1/1942 yang kemudian diganti Nomor 3/1942, 49/1944. Pada saat itulah, Kejaksaan sudah berada pada semua jenjang pengadilan, mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai pengadilan agung. Jaksa juga sudah memiliki fungsi penyidikan, penuntutan dan eksekusi.

Setelah kemerdekaan, dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 fungsi Kejaksaan tetap dipertahankan seperti yang dituangkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Secara yuridis formal diperjelas melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2/1945 yakni sebelum pemerintah RI membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai UUD 1945, segala badan dan peraturan yang ada masih berlaku. Lalu, rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan struktur  Kejaksaan RI dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan RI terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan dan dinamika sistem pemerintahan RI. Pada Juli 1960 Kejaksaan menjadi departemen, terpisah dari Departemen Kehakiman sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Tanggal 22 Juli itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Bhakti Adhyaksa atau ulang tahun institusi Kejaksaan RI.

Perubahan fundamental terjadi, saat pemerintah mengesahkan Undang-undang No 15/1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Sebab, undang-undang tersebut mengesahkan kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1), penyelenggaraan tugas Departemen Kejaksaan dilakukan menteri/jaksa agung (Pasal 5), dan susunan organisasi diatur oleh keputusan presiden (keppres).

Pada masa Orde Baru, UU Nomor 15/1961 diubah dan diganti dengan UU Nomor 5/1991 tentang Kejaksaan RI.  Perubahan mendasar pada susunan organisasi dan tata cara institusi kejaksaan berlaku sebagaimana diatur melalui Keppres Nomor 55/1991 tertanggal 20 November 1991. Selanjutnya, fungsi dan peran Kejaksaan RI makin dikuatkan melalui pemberlakuan UU Nomor 16/2004 untuk menggantikan UU Nomor 5/1991.

Belum Ideal

Undang-undang yang disahkan pada 26 Juli 2004 tersebut menegaskan eksistensi kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah ataupun pihak lain. UU Kejaksaan ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara dan pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Kendati demikian, posisi Kejaksaan masih belum ideal. Sebab, idealnya kedudukan dan fungsi Kejaksaan RI diatur secara tegas dalam UUD 1945 dan undang-undang organik yang mengatur keberadaan Kejaksaan RI. Selain itu, Pasal 2 UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan RI menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sehingga mengakibatkan keambiguan kedudukan Kejaksaan RI yang terkait dengan kekuasaan kehakiman atau kekuasaan pemerintahan yang berada sebagai subordinat kekuasaan presiden.

Semestinya, Kejaksaan RI sebagai institusi negara yang independen mendapatkan tempat setingkat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (MK). Jabatan Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung juga sebaiknya diisi kalangan professional, yaitu jaksa karier yang paham teknis penuntutan dan penanganan suatu perkara. Mereka harus memiliki kemampuan manajerial dan kemampuan teknis yang seimbang.

Sepanjang sejarah Kejaksaan RI, sudah 24 periode kepemimpinan dengan 23 Jaksa Agung RI. Gatot Taroenamihardja pernah menjabat pada dua periode kepemimpinan, yakni 12 Agustus 1945-22 Oktober 1945 dan 1 April 1959-22 September 1959. Adapun sosok yang telah mengukir prestasi sebagai Jaksa Agung RI yakni  Gatot Taroenamihardja, Kasman Singodimedjo, Tirtawinata, R Soeprapto, R Goenawan. Selanjutnya, R Kadaroesman, A Soethardhio , Soegih Arto, Ali Said, Ismail Saleh, Hari Suharto, Sukarton Marmosujono, Singgih, Soedjono C Atmonegoro, Andi M Ghalib, Marzuki Darusman, Baharuddin Lopa, Marsilam Simanjuntak, MA Rachman, Abdul Rahman Saleh, Hendarman Supandji, Basrief Arief dan M Parestyo.

Selanjutnya, setelah dilantik menjadi Presiden RI untuk kali kedua, akankah Jokowi menemukan figur layaknya patih Gajah Mada yang telah mendampingi Raja Hayam Wuruk mengantarkan Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Akankah Jokowi menemukan dan memilih sosok yang setidaknya meneladani falsafah Gajah Mada sebagai Jaksa Agung, untuk mengembalikan masa keemasan nusantara di era milenial sekarang ini.

Nurokhman, wartawan Suara Merdeka, penulis novel The Djaksa: Menembus di Balik Matahari


(Red/CN26/SM Network)