• KANAL BERITA

Pemimpin dengan “Bahasa Rakyat”

Oleh Amir Machmud NS

Amir Machmud NS
Amir Machmud NS

MASIH adakah sosok penguasa yang konsisten bernarasi dan bergestur dengan “bahasa rakyat”?

Saya mengingat dan mencatat banyak pernyataan dari kalangan legislatif dan eksekutif, tetapi di era yang (konon) demokrasi ini saya justru takut untuk merinci satu demi satu yang beraksen “bukan bahasa rakyat”. Walaupun sekadar mengajak bermawas diri merenungkan, siapa tahu virus represi akan segera mengangkut siapa pun yang mengatakan apa adanya dan bagaimananya? Siapa tahu virus unjuk kuasa bisa mewujud ke dalam ungkapan kekerasan tanpa menghargai harkat, martabat, dan nyawa manusia?

Maka, untuk sementara, biarlah aneka statemen berbahasa kekuasaan bertebaran di langit kehidupan kita. Kita boleh ciut nyali berhadapan dengan keniscayaan tradisi represi dalam segala modelnya, tetapi kita tak boleh ciut harapan terhadap doa rakyat -- juga dengan segala bentuknya.

Entah disadari atau tidak, narasi yang bertaburan di langit komunikasi bangsa terasa menciptakan jarak. Ungkapan-ungkapannya memosisikan “kami” dan “mereka”, merentangkan senjang “penguasa” dan “rakyat”. Ketika ada pemimpin yang tersentuh oleh sedikit kesadaran akan kekeliruannya, maka justifikasi yang mudah diperkirakan muncul adalah ungkapan, “Saya tidak bermaksud mengatakan seperti itu”, atau “Tidak ada sedikit pun niat aparat untuk melakukan kekerasan”.

Paling sederhana, banyak tergambar dari ruang-ruang talk show televisi, betapa narasumber “yang mewakili penguasa” sebegitu dominan dengan keyakinan bahwa statemen, langkah, dan kebijakan yang menjadi sikap mereka adalah “demi rakyat”. Atmosfer itu berhadapan dengan argumen-argumen yang mencoba mendudukkan persoalan dari aras kepentingan rakyat.

Kesimpulan dari kristal kekecewaan seperti yang diungkap oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Manik Marganamahendra dalam ungkapan statemen mosi tidak percaya kepada DPR yang mengelakkan diri dari ajakan dialog mahasiswa, bagaimanapun adalah “rasa rakyat” yang geregetan, merasa entah kepada siapa seharusnya memberikan mandat keterwakilan.

Pertanyaan inilah yang sejak dulu sering menggambarkan realitas kegalauan dalam setiap menjelang pemilihan umum. Ketika kita memberikan suara dalam Pemilu Legislatif, jangan-jangan sedang berlangsung sebuah “ritual”, betapa rakyat mencoblos untuk mengusung orang yang belum tentu bakal mewakili aspirasinya? Atau, dengan kata lain, rakyat sedang “urun suara” untuk “memuliakan orang yang malah tidak memuliakannya”.

Diakui atau tidak diakui, narasi “bahasa rakyat” dengan gestur bermanis muka lebih banyak beredar pada masa-masa kampanye pemilu. Selebihnya adalah keberulangan realitas, yakni kesenjangan nyata antara rasa rakyat dengan rasa parlemen, kehendak para wakil yang berbeda dari suara yang diwakili, atau taburan bahasa kekuasaan yang menepikan bahasa rakyat entah ke mana.

Pesan tentang Kesenjangan

Apa yang tersaji dalam sikap yang diaspirasikan melalui demo mahasiswa belakangan ini adalah gambaran penyampaian pesan untuk mengingatkan tentang kesenjangan. Seperti ada mata rantai keterwakilan yang tidak beres. Bedanya dari ekspresi sikap pada era sebelumnya, sekarang orang berani menyampaikan apa saja, tetapi juga harus siap untuk setiap saat diringkus dengan penegakan ketertiban yang represif.

Antara lain, mengapa pada Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 mayoritas rakyat memilih Joko Widodo, sejatinya “performa rakyat” menjadi konsiderans kuat. Daya tarik kesederhanaan merupakan tampilan yang terkait dengan rekam jejak semasa menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, yang diperkuat oleh pernyataan-pernyataan dan gestur kerakyatan yang genuine. Akan tetapi, kekuasaan bukanlah performa perseorangan. Kekuasaan selalu berarti distribusi peran yang membentuk lingkaran. Kalaupun sang figur utama tetap berupaya mempertahankan karakter, realitasnya dia telah masuk dalam sebuah lingkaran, dan kekuasaan berpotensi membenamkan karakter figur utama itu lewat “sistem” yang terasupi oleh aneka karakter di sekelilingnya.

Kalau dalam interaksi awam kita banyak mendengar ekspresi kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan Jokowi, secara tersirat itulah sejatinya pernyataan rasa sayang. Ungkapan cinta agar secara intrinsik dan ekstrinsik Jokowi tidak kehilangan daya tarik kesederhanaannya, tetap tampil apa adanya dengan “wajah rakyat”, “berbahasa rakyat”, dan berani mengambil sikap karena tidak punya beban masa lalu. Juga ungkapan cinta agar Jokowi tidak mengikut irama gendang kepentingan di lingkaran kekuasaan, seperti dalam persoalan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Narasi kerakyatan terkadang memang harus diwujudkan dengan keberanian melawan kecenderungan keberlindanan aneka kepentingan di pusat-pusat kekuasaan. Pada titik ini, sering kita rasakan betapa “bahasa rakyat” menjadi berbeda dari “bahasa politik”. Hanya Tuhan dan lingkaran kekuasaanlah yang tahu, mengapa seorang “pemimpin rakyat” tampil dengan rona ketidakberdayaan ketika elemen-elemen rakyat menyuarakan aspirasinya seperti yang direpresentasikan melalui demo mahasiswa dan pernyataan-pernyataan keras para begawan di kampus-kampus.

Unjuk rasa, pernyataan sikap, dan ungkapan-ungkapan murni untuk justru memperkuat KPK misalnya, bertaburan sebagai logika rakyat yang berhadapan dengan konsistensi sikap wakil rakyat seperti yang saya simak dari sebuah talk show di televisi, “Apakah dengan demo menolak revisi Undang-Undang KPK itu, berarti Anda berkesimpulan kami yang di DPR ini adalah koruptor?” Jawaban dari pertanyaan ini juga membentuk logika yang patut direnungkan, “Bukankah data tentang kasus-kasus korupsi yang diungkap KPK, memperlihatkan dari lembaga mana para tersangka itu berasal?”

Pemrioritasan Ruang

Media, bagaimanapun telah menjadi ruang yang diperebutkan oleh kelompok-kelompok kepentingan untuk mengapungkan opini tentang “kebenaran” menurut versi masing-masing. Agenda newsroom media pun pada akhirnya menuntut tanggung jawab besar, baik secara hukum maupun visi kepentingan kebangsaan, kepada siapa ruang yang (sebenarnya) mulia itu diprioritaskan.

Berpikir progresif merupakan bahasa media untuk mewujudkan tanggung jawab besar itu, karena usikan etis berjurnalistik dan bermedia, dari hati yang paling dalam, pastilah sudah langsung bisa merasakan untuk memilah: mana sejatinya suara “rakyat” dan mana yang sebenarnya merupakan bias “kekuasaan”. Yang harus diperjuangkan oleh media adalah bagaimana mendorong “wajah kekuasaan” agar membahasakan secara tulus ungkapan “hati rakyat”.

Pemimpin sejati yang lahir dan dibesarkan dari rakyat pastilah mudah menangkap dan merasakan denyut narasi-narasi kesejahteraan lahir - batin yang dititipkan lewat semua saluran keterwakilan.

-- Amir Machmud NS, wartawan Suara Merdeka dan Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah

 


(Red/CN30/SM Network)