• KANAL BERITA

Kenaikan Tarif  Cukai Diharapkan Tak Lebih dari 10%

Foto Istimewa
Foto Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pelaku industri tembakau maupun beberapa pihak menilai kenaikan tarif cukai memang harus diterima namun besarannya jangan melebihi 10%. Kenaikan tarif cukai sebesar 23% yang akan mengerek harga jual rokok naik 35% dinilai terlalu tinggi. 

Sekjen Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok (GAPPRI) Willem Petrus Riwu menyatakan kenaikan tarif cukai hingga 23% sangat tinggi. Kenaikan tarif itu akan memukul industri hasil tembakau dan petani tembakau hingga seluruh pekerja dari hulu hingga hilir.

Dia memaparkan ada 7,1 juta jiwa pekerja yang berada dalam naungan Gappri dan telah menyumbang pendapatan ke negara hingga Rp 20 triliun. Dia menekankan agar jangan sampai industri kolaps karena kebijakan pemerintah tersebut. "Apa betul harga jual perlu dinaikan 35% ada exit strategy ngga? Kami mendukung kebijakan pemerintah tapi kita harus warning, lihat kami sudah teriak," ungkapnya saat diskusi media bertajuk “Masa Depan Industri Hasil Tembakau (IHT) Pasca Kenaikan Cukai”, yang digelar Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia, Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (LPSDM YMIK), di Jakarta, Senin (23/9) kemarin.

Menurutnya, jika pemerintah memerlukan penerimaan dari cukai sebesar Rp 173 triliun sebagaimana ditargetkan dalam RAPBN 2020, maka tarif yang dinaikan tak perlu sampai 23%. Ia mengharapkan kenaikan tarif cukai tidak melebihi 10%.

Jika kenaikan tarif cukai 23% diloloskan, maka Gappri memperkirakan ada penurunan volume produksi sebesar 15% pada tahun 2020. Lalu akan ada penurunan penyerapan tembakau dan cengkeh hingga 30%. "Pabrik rokok kecil menengah terancam tutup sekitar 400-an pabrik," papar Willem.

Saat ini produksi rokok mencapai angka 340 miliar batang per tahun. Namun, dengan adanya kebijakan ini maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh golongan rokok baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan Sigaret Putih Mesin (SPM).

"Dampaknya semua kena tinggal siapa yang nafasnya masih kuat biasanya golongan I stoknya bisa sampai untuk 5 tahun," ujarnya.

Sementara golongan lain yakni pabrik kecil maupun menengah yang memproduksi SKT maupun SKM sudah mempersiapkan langkah PHK.

Ekonom Enny Sri Hartati menambahkan perlu ada peta jalan yang merumuskan pengendalian hasil tembakau dengan keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT). "Semua harus duduk bersama," katanya di tempat yang sama.

Menurutnya, tujuan pengenaan cukai adalah untuk pengendalian rokok melalui pembebanan fiskal bagi IHT. Tak hanya cukai, rokok juga dibebani pajak rokok, bea masuk impor, PPn (Pajak Pertambahan Nilai), hingga PPh (Pajak Penghasilan) dari industri rokok.
"Dari ini saja 70% plus PPh 80% artinya kurang diberikan beban apalagi," cetusnya.

Menurutnya, tidak ada barang lain yang dibebankan instrumen fiskal hingga 80% kecuali rokok. Di sisi lain, Enny melihat dalam kurin waktu 2011-2018 pertumbuhan produksi rokok cukup datar. Meskipun, ada peralihan konsumsi dari golongan SKT ke SKM. 

"2005 hampir semua produksi terjual sekarang sampai 2106 sudah mulai ada gap antara produksi dan konsumsi, artinya konsumsi terkendali. Saya ngga bilang menurun karena ada peningkatan populasi. Artinya dari sisi misi pengendalian sudah berhasil mestinya," jelasnya.

Enny menyatakan perlu ada penerapan cukai yang berkeadilan agar tidak ada industri yang dirugikan. Menurutnya, yang dikendalikan adalah konsumsi rokok bukan produksi rokok itu sendiri. Saat ini saja, tercatat sudah ada penurunan perusahaan rokok dari 4793 pada 2007 kini berkisar hanya 465 perusahaan.

Dia menilai alternatif struktur CHT (Cukai Hasil Tembakau) berkeadilan harus dilakukan dengan duduk bersama anatara semua pemangku kepentingan untuk menyusun roadmap yang komprehensif.

Dalam kesempatan yang sama, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia, Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (LPSDM YMIK) menilai, kenaikan cukai rokok berpotensi menghancurkan industri rokok, serapan hasil petani tembakau, dan meningkatkan peredaran rokok illegal. 

“LPSDM YMIK melihat bahwa diskusi media ini perlu dilakukan sebagai pembelajaran untuk kita semua baik akademisi, mahasiswa, dan umum. Diskusi ini juga berkaitan dengan pembahasan menyangkut ekonomi, politik, dan sosial budaya,” kata Direktur LPSDM YMIK Evert Haryanto Hilman.

Ketua DPP PKB Bidang Ketenagakerjaan dan Migran Dita Indah Sari mengatakan kenaikan cukai rokok yang akan direalisasikan pemerintah pada awal 2020 mendatang itu, merupakan yang tertinggi selama 10 tahun terakhir.

Meskipun demikian, PKB kata Dita, tak menolak 100 persen keputusan kenaikan cukai pemerintahan tersebut. Pihaknya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang besaran kenaikan cukai rokok itu menjadi hanya 12-15% saja.

Dita Indah Sari meminta agar pemerintah mengurangi besaran cukai rokok agar beban petani tembakau tidak berat dan bisa tetap hidup. IHT, dalam kalkulasi Dita, menyerap lebih dari 150.000 buruh dan 60.000 karyawan. Di luar jumlah tadi, saat ini ada sekitar 2,3 petani tembakau dan 1,6 juta petani cengkeh yang menggantungkan hidupnya dari industri rokok.

DPP PKB juga menuntut pemerintah mengatur ulang tata niaga penjualan tembakau dengan meniadakan broker, tengkulak, dan pemburu rente sehingga petani lebih sejahtera.

Menurut Dita, jika alasan pemerintah menaikkan tarif cukai dan HJE adalah mengurangi jumlah perokok, harus ditempuh cara lain untuk mencapai tujuan tersebut. 
"Jika tujuannya mengurangi jumlah perokok, lakukan kampanye. Jangan dengan cara membunuh industrinya," kata Dita.


(Kartika Runiasari/CN19/SM Network)