• KANAL BERITA

Kadin Kendal Butuh Dana Hibah

foto: suaramerdeka.com/dok
foto: suaramerdeka.com/dok

KENDAL, suaramerdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Kendal, mengadakan rapat koordinasi pengurus, Sabtu (21/9), bertempat di CV Indoarab Enterprise, Weleri. Hadir dalam acara tersebut Ketua Kadin Kendal, Cahyanto, para Pengurus Komite Tetap dan Badan Eksekutif Kadin Kendal. Acara yang membahas evaluasi dan program kerja para pengurus Kadin Kendal periode 2018-2023 tersebut, menghasilkan beberapa kesepakatan di antaranya, evaluasi kinerja pengurus dan pemantapan program kerja tiap-tiap bidang.

Menurut Cahyanto, dalam keterbatasan pendanaan, Kadin Kendal tetap berusaha untuk berkontribusi untuk pemerintah. Di mana para pengusaha Kadin, bekerja sama dengan dinas terkait seperti dinas Perdagangan, untuk membantu program pemerintah dalam memperkenalkan produk UMKM ke manca negara.

"Selama kepengurusan kami, Kadin yang dibentuk melalui undang undang sudah mengajukan dana hibah kepada Pemerintah Kabupaten Kendal sebesar 1,2 milyar untuk kegiatan pembinaan pembinaan UMKM di tengah masyarakat. Namun dalam perjalanan kurang lebih satu tahun, dana tersebut belum juga dikucurkan," ujar Cahyanto, kepada suaramerdeka.com.

Senada diungkapkan oleh, Istikanah, selaku Owner CV Indoarab Enterprise yang juga menjabat Komite Tetap Perdagangan Internasional dan Ekspor Impor, Kadin dengan kondisi saat ini masih terus berusaha untuk mengharumkan nama Kabupaten Kendal.

"Kami sering menghadiri undangan Kementerian di Jakarta, meski hanya biaya perjalanan pulang pergi, untuk akomodasi, kami tanggung sendiri. Namun kami senang dan semangat demi untuk membantu program pemerintah dalam memajukan UMKM," tutur Istikanah.

Ditambahkan oleh Cahyanto, dana hibah dari pemerintah untuk Kadin itu meski jumlahnya tidak seberapa tapi cukup penting. Di mana untuk membiayai berbagai program pembinaan kegiatan Kadin di tengah masyarakat. Karena bagaimana pun Kadin memiliki tanggung jawab untuk bisa menyejahterakan rakyat, melalui berbagai upaya terobosan usaha.

"APBD itu hasil dari pajak dari retribusi, maka bagian dari uang masyarakat yang penggunaannya untuk macam-macam termasuk untuk Kadin, yang di undang undang itu setara dengan lembaga semi pemerintah, sama seperti Koni, MUI. Tapi yang berhak menerima dana hibah adalah Kadin kabupaten dan kota serta provinsi, karena Kadin Indonesia tidak bisa mendapatkan APBN," pungkas Cahyanto.

 


(Red/CN40/SM Network)