JAKARTA, suaramerdeka.com - Untuk mengisi kekosongan jabatan Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi yang mengundurkan diri, Presiden Joko Widodo sebaiknya cukup menunjuk pelaksana tugas. Jabatan tersebut bisa dirangkap oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebagai Menpora ad interim.
"Sebab, Kemenpora adalah salah satu kementerian dalam rumpun koordinasi Kemenko PMK. Pilihan menunjuk menteri ad interim lebih tepat, mengingat masa jabatan kabinet Jokowi - Jusuf Kalla akan berakhir pada 20 Oktober mendatang," kata Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ismail Hasani, Kamis (19/9).
Menurutnya, alternatif lain yang bisa dipilih adalah menunjuk sosok baru sebagai menteri definitif. Akan tetapi, untuk memastikan kontinuitas, sebaiknya pilihan menteri definitif yang akan menjabat lebih kurang satu bulan adalah sosok yang juga telah dipilih Jokowi untuk mengisi posisi Menpora pada Kabinet Kerja Jilid II Oktober mendatang.
"Satu hal yang harus dipastikan dalam mengisi posisi menteri baru - termasuk mengisi Kabinet Kerja Jilid II nanti - Jokowi tidak perlu mempertimbangkan klaim partai-partai politik. Khususnya yang merasa bahwa kementerian tertentu adalah portofolio kementerian yang harus diisi kader partainya," ujar Ismail.
Sebagai contoh, karena menpora saat ini diisi oleh kader Partai Kebangkitan Bangsa, maka biasanya klaim yang muncul adalah bahwa sosok yang paling cocok mengisi kursi menpora adalah kader PKB. Dikatakan, Jokowi tidak perlu mempertimbangkan klaim-klaim seperti itu.
"Selama ini, justru klaim portofolio partai telah membangun jejaring birokrasi sektarian, yang loyalitasnya memusat pada sosok menteri dan partai politiknya. Bahkan, terdapat kementerian yang selama 10 dan 15 tahun diduduki oleh menteri dari kader partai politik tertentu," tandasnya.
Menurutnya, kebiasaan itu harus dipangkas. Karena politisasi birokrasi oleh partai politik diduga kuat telah menjadi instrumen pelanggengan praktik koruptif, termasuk dalam rekrutmen dan promosi jabatan. "Jokowi harus mengabaikan klaim-klaim itu dan jangan membiarkan mesin birokrasi kementerian tertentu berpolitik dan dikendalikan oleh partai politik. Zona nyaman potensi korupsi ini harus diusik, dengan menunjuk menteri-menteri secara acak," tegasnya.
Dengan cara ini, lanjutnya, potensi politisasi birokrasi dapat dicegah dan loyalitas birokrasi memusat pada mandat legal dan konstitusionalnya. Yakni memberikan pelayanan dan menjalankan program pemerintah untuk kemakmuran rakyat."Dan bukan kemakmuran kelompok serta golongan," tukasnya.
