• KANAL BERITA

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai Tersangka

Diduga Menerima Commitment Fee Rp 26,5 Miliar

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun anggaran 2018.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang mulai dari proses penyidikan hingga persidangan, dan setelah mendalami proses penyelidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup, dan melakukan penyidikan dugaan keterlibatan pihak lain.

"Dalam penyidikan tersebut, ditetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan MIU (Miftahul Ulum), asisten pribadi Menpora," kata Alex.

Dijelaskan, konstruksi perkara dalam kasus tersebut adalah, dalam rentang tahun 2014-2018, Nahrawi melalui Miftahul diduga menerima uang sebesar Rp 14,7 Miliar. Selain itu, dalam rentang 2016-2018 Nahrawi selaku Menpora juga diduga meminta uang sebesar Rp 11,8 miliar.

"Sehingga total dugaan penerimaan sebesar Rp 26,5 miliar, yang diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lainnya yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Menpora," jelasnya.

Dikatakan, KPK menduga bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak lain yang terkait.

Alex menegaskan, pada saat melakukan proses penyelidikan, pihak penyidik KPK telah melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan sebanyak tiga kali. Namun, Nahrawi tidak pernah memenuhi panggilan tersebut untuk memberikan keterangan.

"KPK memandang telah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberikan keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," terangnya.

Akibat perbuatannya, Imam dan Miftahul disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.


(Satrio Wicaksono/CN39/SM Network)