• KANAL BERITA

PT SCI Berharap Proses Mediasi Dapat Diselesaikan dengan Cara Kekeluargaan

Pertemuan antara warga Kampung Depok Timur RT 06 RW 02, Kembangsari, Semarang Tengah, dengan PT Sango Ceramics Indonesia (SCI), yang difasilitasi Satpol PP Kota Semarang. Hingga saat ini, persoalan penyelesaian sengketa lahan diantara kedua belah pihak masih dalam proses mediasi. (suaramerdeka.com/Muh Arif Prayoga)
Pertemuan antara warga Kampung Depok Timur RT 06 RW 02, Kembangsari, Semarang Tengah, dengan PT Sango Ceramics Indonesia (SCI), yang difasilitasi Satpol PP Kota Semarang. Hingga saat ini, persoalan penyelesaian sengketa lahan diantara kedua belah pihak masih dalam proses mediasi. (suaramerdeka.com/Muh Arif Prayoga)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Persoalan penyelesaian sengketa lahan antara warga Kampung Depok Timur RT 06 RW 02, Kembangsari, Semarang Tengah, dengan PT Sango Ceramics Indonesia (SCI) hingga saat ini masih dalam proses mediasi. Tanah seluas 1.272 meter persegi tersebut pada kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kantor Pertanahan Kota Semarang, tercatat merupakan sertifikat HM No 81/Kembangsari tahun 1979 atas nama Raden Mas Basoeki. Merupakan direktur pertama dari PT SCI.

Proses mediasi diambil, setelah PT SCI berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui cara persuasif dengan warga. Mereka berharap, permasalahan dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan melalui musyawarah mufakat.

''Kami ingin agar permasalahan ini selesai Oktober tahun ini. Selama ini, kami keliru dan terlalu baik karena membiarkan warga terlalu lama menempati tanah tersebut, tanpa dipungut uang sewa. Kalau seandainya hendak maju ke pengadilan, kami siap menghadapinya karena tahu kalau warga keliru dan tidak punya bukti surat HM tanah tersebut,'' ungkap Kuasa Hukum PT SCI, Daniel.

Pihaknya mengaku justru baru tahu, kalau warga ternyata selama menempati tanah tersebut melakukan pembayaran uang sewa kepada pihak lain. Hanya saja, kata dia, tidak tahu pasti uang sewa tersebut dibayarkan kepada siapa. Pihaknya juga telah meminta kepada Satpol PP agar menjadi penengah dalam mengatasi permasalahan ini, melalui proses rembug dengan warga pada Minggu (15/9) malam. Ditambahkannya, warga pun sebenarnya telah mengetahui dan mendapatkan penjelasan dari Kantor Pertanahan Kota Semarang. Bahwa tanah tersebut milik Raden Mas Basoeki.

''Hal ini juga telah dikletahui pihak Kelurahan Kembangsari. Untuk langkah selanjutnya, kami tinggal menunggu instruksi dari pimpinan,'' ujar dia.

Sebelumnya, perwakilan warga Depok Timur, Edi Santoso, mengatakan, bersama warga kampung lainnya bertekad untuk mempertahankan lahan tersebut. Edi beralasan, warga Depok Timur sudah menempati lahan tersebut sejak 1939. Saat ini, tercatat ada 42 kepala keluarga menempati 27 bangunan di lahan tersebut.

''Warga menempati lahan ini sudah sejak lama sehingga tidak terpikir untuk mengurus sertifikat tanah. Selain itu, pernah ada warga pada 1988 hendak mengurus sertifikat tanah, tapi tidak bisa. Diberitahui, katanya, tanah tersebut sudah ada yang punya. Hanya saja, dia tidak diberitahu siapa pemilik lahan, pada waktu tersebut,'' papar dia.

Menurut dia, PT Sango yang mengklaim memiliki hak atas tanah itu juga tidak bisa serta-merta dapat mengambil lahan. Dia menduga ada penelantaran lahan, karena sudah lama lahan itu tidak diurus dari tahun 1939. Hingga pada 2016, warga baru diberitahu kalau lahan yang ditempati telah dinyatakan bersertifikat hak milik.

''Kami sudah siap menyelesaikan persoalan ini ke jalur hukum. Itu karena kami juga memiliki hak atas tanah ini. Seluruh warga masih mempersiapkan alat bukti yang dimiliki. Ada pun sebagian besar warga menolak tawaran yang diberikan PT Sango terkait tempat tinggal berupa mess dan pemberian tali asih,'' tegas dia.

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto mengatakan, jika PT SCI sebelumnya sudah menawarkan tali asih kepada warga. Besaran tali asih bervariasi, mulai dari Rp7,5 juta hingga Rp12 juta perkepala keluarga dan hunian di mess. Hanya saja, mediasi terakhir yang digelar tersebut tidak menemukan titik tengah. Walau pun begitu, imbuh dia, proses mediasi masih akan terus berlanjut.

''Satpol PP hanya memberikan fasilitas untuk mediasi kedua belah pihak. Kami berharap, penyelesaian dapat berlangsung secara kekeluargaan tanpa harus menempuh jalur hukum. Mengingat, warga telah menempati lahan ini sejak lama,'' terang dia.


(Muhammad Arif Prayoga/CN40/SM Network)