• KANAL BERITA

Jikalau Aku Jaksa Agung

Foto Istimewa
Foto Istimewa

Oleh: Nurokhman Takwad

Kenapa jikalau aku Jaksa Agung? Karena Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia dan jaksa adalah pengendali perkara dari hulu hingga hilir. Sehingga sejatinya, panglima tertinggi di tanah air ini sebagai negara hukum adalah Jaksa Agung.

Dengan tugas dan wewenang jaksa, aku yakin dapat mengabdi sesuai cita-cita yang amat luhur bangsa ini. Sebab, tugas dan wewenang Kejaksaan RI yang diatur dalam Pasal 30, Undang-undang Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan sangat memengaruhi penegakan hukum di Indonesia, mulai dari bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara, bidang ketertiban dan ketentraman umum. Selain itu, Pasal 31 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Selanjutnya, Pasal 32 dalam undang-undang yang sama menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kemudian, Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Lalu, Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Aku menyadari, ada ambivalensi kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan, mengingat pada saat ini Kejaksaan berkedudukan sebagai bagian dari eksekutif namun di sisi lain Kejaksaan bertugas untuk menegakkan hukum bersama-sama dengan badan peradilan yang termasuk dalam kekuasaan yudikatif.

Aku paham, kedudukan Kejaksaan sebagai penuntut umum tunggal, maupun sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana dalam perkembangannya semakin terabaikan. Mengingat, pada saat ini terdapat beberapa lembaga lain yang juga melaksanakan fungsi penuntutan dan eksekusi tetapi tidak dikendalikan oleh Jaksa Agung, misalnya terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh KPK maupun terhadap pelaku tindak pidana dalam lingkungan peradilan militer yang dilakukan oleh Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Aku mengerti, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia mempunyai kedudukan sentral dan strategis dalam proses penegakan hukum pidana tersebut. Berdasarkan Pasal 139 KUHAP, secara tersirat dinyatakan bahwa penuntut umum adalah pengendali dari penanganan perkara (Dominus Litis), karena hanya penuntut umum-lah yang bisa menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan. Selain itu, berdasarkan Pasal 270 KUHAP pada pokoknya dinyatakan bahwa Jaksa adalah pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Executive Ambtenaar). Berkenaan dengan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa selain dihadapkan pada tantangan berupa semakin canggihnya pola kejahatan, Kejaksaan juga dihadapkan pada perubahan norma hukum maupun dinamika hukum yang kerap kali terjadi dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Aku mafhum beragamnya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai hukum pidana materiil maupun formil seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran baik di antara akademisi maupun praktisi, yang mana hal tersebut berefek pada terjadinya perbedaan penerapan hukum di lapangan. Hal tersebut semakin diperkeruh dengan adanya dinamika hukum yang terjadi melalui beberapa putusan MK.

Aku merasakan tantangan dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dengan terbitnya UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang membuat “penyalahgunaan wewenang” dapat diuji oleh 2 (dua) lembaga peradilan yakni Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Di mana, undang-undang tersebut juga telah memperluas tugas dan kewenangan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan, dimana hasil pengawasan tersebut dapat berupa tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Aku memaklumi sistem hukum pidana di Indonesia terdapat adanya perbedaan kewenangan yang diberikan antar institusi penegak hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dimana, dalam hal kewenangan penyadapan, ijin penyitaan, penggeledahan, ijin penyidikan Kepala Daerah, pemeriksaan, dan upaya paksa penahanan tidak semuanya diberikan secara berimbang. Hal tersebut dapat terlihat dari tidak dikenalnya rezim perijinan oleh KPK, sedangkan Kejaksaan dan Kepolisian harus terlebih dahulu menjalankan prosedur perijinan yang cukup panjang. Tentunya hal tersebut dapat memunculkan kesenjangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi optimalisasi kinerja dari masing-masing institusi.

Oleh karenanya, jikalau aku Jaksa Agung maka: Aku mendorong pembaruan tentang undang-undang  Kejaksaan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan yang harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.  Harapan dari masyarakat adalah Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan HAM, serta pemberantaan korupsi, kolusi dan nepotisme. Bagaimana kedudukan kejaksaan RI sebagai lembaga negara dibidang kekuasaan kehakiman khususnya bidang penuntutan dalam mewujudkan integrated criminal justise system. Selebihnya, aku punya mata hati untuk menyentuh jaksa-jaksa berintegritas agar mengabdi tanpa mengenal huruf dan angka, serta konsisten dalam menjalankan tugasnya.(*Wartawan Suara Merdeka dan pengarang novel The Djaksa)


(Nurokhman/CN19/SM Network)