TEMANGGUNG, suaramerdeka.com - Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq menyebutkan, masih banyak warga kurang mampu di Temanggung tak memiliki jaringan listrik. Tercatat pada 2018 ada sebanyak 28.762 unit rumah tidak layak huni (RTLH), rata-rata dari mereka banyak yang tak memiliki sambungan listrik mandiri, melainkan masih menyambung dari tetangganya untuk bisa menikmati sambungan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"Angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung saat ini masih sebesar 9,87 persen. Banyak warga kurang mampu di Temanggung yang belum mempunyai listrik. Problemnya bukan karena daya jangkau PLN-nya yang tidak bisa menjangkau, tetapi karena memang banyak masyarakat tidak mampu membayar sambungan pertama PLN. Karena masyarakat tidak mampu, akhirnya masih banyak yang listriknya mengambil dari tetangga," ujarnya.
Menurut dia, problematika itu memang menjadi agenda betul bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mencari solusi agar mereka kedepan benar-benar memiliki sambungan listrik PLN secara mandiri. Kondisi rumah yang belum memiliki jaringan listrik PLN, tersebar di sejumlah kecamatan di Temanggung, khususnya wilayah pinggiran yang merupakan daerah zona merah kemiskinan. "Semoga kedepan bisa teratasi semua," harapnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Temanggung tersebut menyebutkan, target pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2018-2023 adalah penanggulangan kemiskinan, perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan, pembangunan kesehatan, peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, kewirausahaan, pemerataan dan berkelanjutan serta reformasi birokrasi.
"Pekerjaan rumah besar kita saat ini terus berupaya menekan angka kemiskinan yang saat ini masih sekitar 9,87 persen. Apa lagi masih ada jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) mencapai 28.762 unit dan jumlah pengangguran sebanyak 12.908 orang. Selain itu masalah kesempatan kerja, permodalan, pasar, produktivitas usaha mikro dan informal juga menjadi tantangan dalam mewujudkan tujuan pembangunan serta visi Temanggung," beber dia.
Dalam sebuah kesempatan, Wakil Bupati Temanggung, Heri Ibnu Wibowo mengatakan wilayah Temanggung yang diapit Gunung Sindoro-Gunung Sumbing itu, memang masih punya pekerjaan rumah untuk dapat menjadi daerah yang maju. Di antaranya, indeks angka kemiskinan masyarakat yang masih tinggi, yakni 9,87 persen. Selain itu, indeks pembangunan masyarakat (IPM) masih menempati ranking 26 dari 35 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
Menurut dia, jumlah warga miskin di Temanggung hingga 2019 mencapai 75.390 penduduk. Melihat masih cukup banyaknya angka kemiskinan tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung mendorong pembangunan lebih difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah desa juga diminta menggunakan dana desa maupun dana yang masuk desa untuk kegiatan prioritas.
Pihaknya meminta, pembangunan fisik infrastruktur yang sudah ada jangan dipaksakan, misalkan untuk melakukan perbaikan balai desa, karena banyaknya anggaran yang masuk desa. Berdasarkan data yang ada dari dinas terkait, saat ini sebanyak 75.390 tercatat sebagai warga miskin di Temanggung. Angka kemiskinan kita cukup banyak. Dia mengharapkan peranan LSM dan masyarakat, untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan pembangunan di desa.
Senada, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Temanggung, Ripto Susilo mengatakan, pengentasan kemisikinan di Temanggung tidak hanya pada sisi finansial saja, melainkan ada berbagai upaya di antaranya dari sisi kesehatatan pendidikan dan berbagai sisi lainnya. "Melalui pendidikan, kesehatan, penyediaan sarana sanitasi dan lain sebagainya termasuk upaya pengentasan kemiskinan,” beber dia.
Untuk mengentaskan kemiskinan, kata dia setidaknya telah dianggarakan sebanyak Rp 14,99 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan jamban sebanyak Rp 4,92 miliar, untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rp 4,159 miliar dan untuk RTLH yang disatukan dengan jamban Rp 2,8 miliar. Selain itu terdapat pula pos anggaran untuk pengembangan pariwisata kesenian dan lainnya Rp 3,6 miliar.
