• KANAL BERITA

Di Jogja, Tiga Hari Berturut-Turut Kelompok Massa Beri Dukungan Revisi UU KPK

DUKUNG REVISI: Sejumlah eleman masyarakat di Jogja menggelar aksi dukungan revisi UU KPK di kawasan titik nol kilometer Yogyakarta, Kamis (12/9). (Foto suaramerdeka.com/Gading Persada)
DUKUNG REVISI: Sejumlah eleman masyarakat di Jogja menggelar aksi dukungan revisi UU KPK di kawasan titik nol kilometer Yogyakarta, Kamis (12/9). (Foto suaramerdeka.com/Gading Persada)

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Selama tiga terakhir di Jogja, sejumlah kelompok massa dari berbagai elemen menggelar aksi turun ke jalan memberikan dukungan terhadap revisi UU KPK yang masih menjadi pro kontra di masyarakat.

“Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diajukan Badan Legislasi DPR telah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR pada sidang paripurna 5 September lalu. Oleh karena itu diharapkan dari seluruh elemen bangsa untuk turut serta mensukseskan kepentingan bersama dengan mendukung revisi UU KPK ini,” tegas Waljito, Korlap Aksi dari elemen Masyarakat Peduli Revisi UU KPK (MPR KPK) saat memimpin aksi, Kamis (12/9).

Sama halnya dengan aksi-aksi serupa di hari sebelumnya, puluhan massa MPR KPK juga membentangkan sejumlah poster yang isinya bertuliskan dukungan terhadap revisi UU lembaga antirasuah tersebut.

“Soal revisi UU KPK ini sebenarnya sudah lama jadi bahan diskusi di internal kami dan memang UU ini harus direvisi,” jelas Mulyadi, Koordinator Umum Masyarakat Kopi (Maskop) Jogja saat aksi serupa di tempat yang sama sehari sebelumnya.

Maskop, kata dia, mendukung penuh DPR RI untuk mengesahkan RUU KPK. Revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sebuah tuntan demokrasi untuk mewujudkan lembaga antikorupsi yang independen, profesional dan transparan.

"Soal keberadaan badan pengawas yang diperdebatkan ini sejatinya harus didukung. Sebab adanya badan pengawas justru bisa mengontrol KPK agar tidak tebang pilih dalam pemberantasan korupsi," tegas dia.

Elemen masyarakat lainnya, yang menamakan dirinya Mahasiswa Masyarakat Jogja Dukung Lembaga dan Revisi UU KPK (MAMA JADUL KPK) lebih mendorong agar DPR RI segera mengesahkan revisi UU komisi antirasuah tersebut.

“Langkap DPR yang telah menginisiasi revisi UU KPK merupakan bentuk evaluasi penyempurnaan fungsi dan kelembagaan KPK,” papar Koordinator Aksi Muhammad Amirullah.

Dalam orasinya, Amir juga menyatakan sejumlah sikap salah satunya terhadap lembaganya yakni KPK, yang juga perlu direvitalisai sebagai lembaga pemberantaan korupsi di Indonesia yang strategis dan bebas dari kepentingan sejumlah kelompok tertentu. 

"Adapun untuk lemba legislatif dalam hal ini DPR harus mempercepat pengesahan revisi UU KPK untuk lebih memperkuat KPK dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang independen," tandas dia.


(Gading Persada /CN19/SM Network)