• KANAL BERITA

Kodam Diponegoro Hentikan Sementara Pemagaran Lapangan Tembak

Warga Desa Brencong, Kebumen bentrok dengan tentara TNI terkait sengketa lahan di Lapangan Tembak Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat (Dislitbangad) (Foto Istimewa)
Warga Desa Brencong, Kebumen bentrok dengan tentara TNI terkait sengketa lahan di Lapangan Tembak Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat (Dislitbangad) (Foto Istimewa)

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro untuk sementara menghentikan kegiatan pemagaran Lapangan Tembak Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat (Dislitbangad) yang berada di Desa Brencong, Kecamatan Buluspesantren, Kebumen. Keputusan ini diambil menyusul insiden kericuhan yang terjadi antara personel TNI dengan sejumlah warga di lokasi tersebut, Rabu (11/9) kemarin.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IV/Diponegoro Letkol Kav Susanto membenarkan keputusan penghentian sementara pemagaran tersebut. 

"Saat ini pekerjaan pemagaran sementara dihentikan, tetapi kami minta masyarakat juga menghentikan aktivitasnya di sekitar area Lapbak (Lapangan Tembak). Apabila masyarakat merasa memiliki kepemilikan lahan secara sah, silahkan menuntut jalur hukum di pengadilan," pinta Kapendam melalui pernyataan persnya yang diterima suaramerdeka.com, Kamis (12/9).

Kericuhan sendiri diketahui terjadi ketika anggota TNI gabungan dari Kodim 0709/Kebumen dan Yonif 403/Wirasada Pratista (WP) yang sedang mengamankan pekerjaan pemagaran aset TNI AD terpaksa bertindak represif terhadap aksi demontrasi yang dilakukan ratusan warga. Kelompok warga tersebut diketahui menolak pemagaran Lapangan Tembak Dislitbangad. Menurut Kapendam, kericuhan bermula dari adanya pengerjaan proyek pemagaran tahap III areal Lapbak Dislitbangad. Pada saat yang sama datang masyarakat yang mengaku memiliki tanah tersebut, namun tidak mempunyai surat kepemilikan yang sah. 

Menurut Susanto, kegiatan pemagaran yang dilakukan Kodam IV/Diponegoro adalah untuk mengamankan aset negara. Selain itu, juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena area tersebut merupakan daerah latihan atau tepatnya lapangan tembak. "Namun demikian masyarakat tetap diperbolehkan untuk menggarap lahan tersebut dengan catatan tidak boleh mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah miliknya sampai dengan ada keputusan lebih lanjut," papar dia.

"Perlu diketahui, berdasarkan Surat DJKN Kanwil Prov. Jateng Nomor S-825/KN/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Penjelasan bahwa tanah kawasan latihan TNI seluas 1.150 HA diperoleh dari peninggalan KNIL tahun 1949. Saat ini tanah tersebut sudah masuk daftar Barang Milik Negara dengan Nomor Registrasi 30709034, jadi bukan milik warga," tegas Kapendam.

Adanya pengusiran warga yang dilakukan aparat dengan tindakan keras di lapangan, lanjut Susanto, karena masyarakat tidak mau meninggalkan area tersebut dengan cara baik-baik (persuasif). Terlebih masyarakat sudah tidak bisa dikendalikan dan cenderung berbuat anarkis, sehingga membuat personel TNI terpaksa melakukan tindakan represif agar warga dapt meninggalkan lokasi.

"Apa yang dilakukan TNI semata-mata melaksanakan perintah yang tertuang dalam PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Jadi apa yang dilakukan TNI adalah konstitusional," tegas dia.

Kapendam juga menegaskan, bahwa tindakan yang dilakukan Kodam IV/Diponegoro tetap mengedepankan tindakan persuasif dengan memaksimalkan mediasi dan mengajak masyarakat untuk duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut.

"Mengenai adanya korban yang terjadi baik di pihak aparat maupun masyarakat, sampai saat ini masih di crosscheck oleh petugas kami di lapangan," tandas Kapendam. 


(Gading Persada /CN19/SM Network)