• KANAL BERITA

Permintaan Penarikan Paspor Veronica Koman Tak Langgar Hukum

Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Kepolisian dinilai tidak melakukan pelanggaran hukum bila meminta Direktorat Jenderal Keimigrasian melakukan penarikan paspor Veronica Koman. Apalagi, istilah penarikan dan pencabutan paspor memiliki makna yang berbeda.

"Istilah penarikan dan pencabutan tidak bisa disamakan. Khususnya bila merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," kata Gurur Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Rabu (11/9).

Menurutnya, penarikan paspor diatur dalam Pasal 63 sementara pencabutan paspor diatur dalam pasal 65. Pasal 63 ayat (2) menyebutkan: Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a) pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat lima tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia.

"Dalam pasal tersebut, jelas ditentukan bahwa pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka, bukan sebagai terpidana. Sementara dalam pencabutan paspor, status orang yang paspornya dicabut berbeda dengan orang yang paspornya ditarik," ujarnya.

Karena, status orang yang dicabut paspornya adalah sebagai terpidana. Hal ini ditentukan dalam Pasal 65 ayat (1) yang menyebutkan: Pencabutan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan dalam hal: a) pemegangnya dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat lima tahun.

"Hal yang perlu dipahami adalah penarikan paspor tidak berakibat pada hilangnya kewarganegaraan Indonesia, dari orang yang ditarik paspornya. Konsekuensi dari orang yang ditarik paspornya adalah dia tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah," tandasnya.

Atas dasar itu, lanjutnya, aparat keimigrasian dimana orang tersebut bermukim, dapat melakukan deportasi. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 63 ayat (3) PP 31/2013. "Berdasarkan uraian tersebut, maka pernyataan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam tidak tepat. Dia juga mengatakan, rencana polisi melakukan pencabutan paspor Veronica Koman dianggap sebagai pelanggaran hukum," imbuhnya.

Selain itu, Komisioner Komnas Ham tersebut juga mengatakan, pencabutan hanya bisa dilakukan setelah ada putusan pidana yang sudah inkrah. "Pernyataan Choirul Anam tidak tepat, mengingat apa yang dilakukan pihak kepolisian adalah penarikan paspor, bukan pencabutan paspor," tukasnya.


(Saktia Andri Susilo/CN26/SM Network)