• KANAL BERITA

Ratusan Pegawai RSUD Terancam Tak Bayaran

Jika Klaim BPJS Kesehatan Tak Segera Dibayar

TUNGGU LAYANAN: Sejumlah pasien dan keluarga pasien tampak menunggu di sejumlah poli layanan RSUD Temanggung, Rabu (11/9) siang. (SM/ M Abdul Rohman)
TUNGGU LAYANAN: Sejumlah pasien dan keluarga pasien tampak menunggu di sejumlah poli layanan RSUD Temanggung, Rabu (11/9) siang. (SM/ M Abdul Rohman)

TEMANGGUNG, suaramerdeka.com - Ratusan pegawai non-ASN dan tenaga medis di RSUD Temanggung terancam tak mendapatkan upah kerja, jika hingga akhir Bulan September pembayaran klaim BPJS Kesehatan tak segera dilakukan. Bahkan, operasional rumah sakit pemerintah tersebut terancam akan terganggu, jika awal bulan depan pihaknya belum mendapatkan suntikan dana, khususnya pembayaran piutang dari BPJS Kesehatan.

Direktur RSUD Temanggung, Artiyono menyebutkan, memang saat ini pihaknya telah memperoleh pembayaran denda ganti rugi satu persen dari total klaim yang harus dibayar setiap bulan. Namun demikian, pihaknya tak menginginkan dana denda ganti rugi tersebut, melainkan klaim pokok yang harus dibayarkan. "Memang benar sudah membayarkan denda. Tapi kita tidak butuh dendanya, melainkan pembayaran pokoknya," ungkapnya Rabu (11/9) siang.

Menurut dia, kondisi saat ini pihaknya masih bisa melakukan upaya pengelolaan keuangan, dengan membuka atau menutup kebutuhan yang dinilai cukup mendesak dilakukan. Namun, karena tahun 2019 sudah delapan bulan berjalan dan klaim pembayaran BPJS Kesehatan masih menunggak lima bulan, maka pihaknya makin kuwalahan menutup biaya operasional rumah sakit maupun untuk kebutuhan pengupahan sebanyak 600-an pegawai non-ASN.

Dijelaskan, jumlah pegawai RSUD Temanggung secara keseluruhan ada 900an. Dari jumlah itu, sekitar 600-an lebih pegawai merupakan karyawan kontrak non ASN, tenaga medis dan perawat.

Kebutuhan operasional untuk upah para pegawai non ASN, jasa medis dokter dan perawat jika di rata-rata untuk satu bulannya mencapai Rp 4 miliar. "Kalau sampai akhir September belum juga dapat klaim, Oktober, November dan Desember mereka terancam tidak bayaran," ucapnya.

Selain itu, lanjut Artiyono, terdapat pula kebutuhan untuk operasional rumah sakit lain, baik pembayaran listrik, air PDAM, telepon dan internet maupun lainnya, besarannya mencapai ratusan juta per bulannya. Pihaknya managemen mengaku kuwalahan membayarkan itu semua, jika klaim pembayaran BPJS Kesehatan selama lima bulan berjalan yang sebelumnya telah ditalangi menggunakan dana operasional rumah sakit tak kunjung digantikan.

Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq juga mengharapkan BPJS Kesehatan segera melakukan pembayaran klaim ke RSUD Temanggung. Karena jika tidak segera dibayarkan, ditakutkan RSUD Temanggung akan mengalami krisis likuiditas yang bisa mengganggu operasional rumah sakit.

Keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan hingga lima bulan, tentu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional layanan di rumah sakit daerah tersebut.

Pihaknya mendengar Menteri Keuangan Republik Indonesia sudah mencairkan beberapa triliun kepada BPJS Kesehatan. Diharapkan dengan adanya pencairan untuk BPJS Kesehatan tersebut, pihak BPJS Kesehatan bisa mencairkan klaim pembayaran kepada rumah sakit sebelum ancaman krisis likuiditas ini betul betul terjadi.

Namun demikian pihaknya akan melakukan pendekatan dahulu kepada BPJS Kesehatan. "Jika itu mentok nanti baru kita akan bicarakan solusinya," akunya.

Sementara itu, Kepala Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan Temanggung, Susilo Budi Iswati mengaku belum bisa menjanjikan kapan bisa membayarkan klaim kepada RSUD Temanggung.

Selain RSUD diakui masih ada sejumlah rumah sakit lainnya belum dibayarkan seperti RSK Ngesti Waluyo Parakan, RS PKU Muhammadiyah dan Rumah Sakit Gunung Sawo. "Kami belum bisa menjamin akan bisa dibayarkan kapan. Karena itu menjadi persoalan nasional," ujarnya.


(M Abdul Rohman/CN39/SM Network)