• KANAL BERITA

DPRD dan Pemkab Diminta Keluarkan Rekomendasi

Sikapi Revisi UU Ketenagakerjaan

PERMINTAAN BURUH: Pimpinan sementara DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening menanggapi beberapa permintaan perwakilan buruh yang datang audiensi, Rabu (11/9) siang. (suaramerdeka.com/Ranin Agung)
PERMINTAAN BURUH: Pimpinan sementara DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening menanggapi beberapa permintaan perwakilan buruh yang datang audiensi, Rabu (11/9) siang. (suaramerdeka.com/Ranin Agung)

UNGARAN, suaramerdeka.com - Buruh yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pekerja Ungaran (Gempur), kembali mendatangi DPRD Kabupaten Semarang, Rabu (11/9) siang.

Perwakilan FKSPN, FSP Farkes Reformasi, SPN, KSPSI, dan Kahutindo dalam audiensi kemarin mendesak DPRD dan Pemkab Semarang ikut menyikapi rencana revisi Undang-undang Ketenagakerjaan.

“Informasi yang kami dapat, revisi itu sudah masuk ke tahapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pertanyaannya, siapa yang mampu menembus Prolegnas? Apakah DPRD dan Pemkab Semarang mampu? Karena jujur, kami tidak mampu mengakses ke sana,” kata perwakilan dari Ketua DPD FKSPN, Sumanta.

Tahapan yang sudah berjalan, menurutnya perlu disikapi cepat. Kemudian, Sumanta menginginkan ada selembar rekomendasi berupa dukungan menolak revisi tersebut.

“Isu yang berkembang, pengusaha kurang setuju tentang pesangon. Sementara serikat pekerja tidak setuju dengan sistem kontrak. Jadi ini perlu perhatian khusus dan langkah percepatan,” ucapnya.

Senada dengan Sumanta, Ketua DPC SPN Kabupaten Semarang Budi Widartono menambahkan, rekomendasi penolakan revisi memang harus mulai disampaikan dari tingkatan paling bawah yakni di kabupaten/kota. Pihaknya khawatir, apabila respons dari kabupaten/kota biasa-biasa  saja nantinya rencana revisi Undang-undang Ketenagakerjaan yang dimaksud bakal diteruskan. Di sisi lain, upaya revisi undang-undang yang sama itu, papar Budi, sempat diusulkan pada 2011 dan 2012 silam namun semuanya ditolak oleh DPR RI.

“Kok sekarang dimunculkan lagi, padahal dulu ditolak DPR RI. Kami pun tetap meminta revisi itu tidak masuk ke Prolegnas atau dibatalkan mengingat komposisi komponennya sangat tidak pro terhadap pekerja,” tegasnya.

Audiensi kemarin, perwakilan gabungan federasi buruh diterima oleh pimpinan dan wakil pimpinan sementara DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening dan Nurul Huda. Kemudian hadir pula anggota DPRD, Joko Sriyono dan Kepala Disnaker Kabupaten Semarang, Djarot Supriyoto.

Menanggapi permintaan buruh, pimpinan sementara DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening menuturkan, karena alat kelengkapan dewan belum terbentuk maka pihaknya saat ini hanya bisa sebatas menerima aspirasi yang diajukan gabungan federasi buruh.

“Kami belum berhak mengeluarkan keputusan-keputusan apalagi yang bersifat keluar. Menyusul kewenangan kami hanya dibatasi sampai penetapan pimpinan definitif, jadi mohon dimaklumi,” tuturnya.

Meski begitu, pihaknya berjanji tetap akan memperjuangkan apresiasi yang disampaikan gabungan federasi buruh kemarin. Artinya, ke depan DPRD Kabupaten Semarang hendak memberikan waktu untuk diskusi kembali melibatan buruh.

“Kami akan membahas ini setelah alat kelengkapan dewan terbentuk,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Semarang, Djarot Supriyoto mengatakan, selain menunggu kebijakan dari pimpinan DPRD Kabupaten Semarang, tanpa diperintah, Disnaker sudah mengambil langkah koordinasi dengan Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mendapatkan informasi terkini.

“Materi atau subtansi apa yang akan diubah dalam Undang-undang Ketenagakerjaan sampai sekarang belum kami ketahui. Kami minta buruh untuk bersabar, dan yakinlah kami akan tetap memperjuangkan nasib buruh,” kata dia.


(Ranin Agung/CN39/SM Network)