• KANAL BERITA

Politik Dagang Internasional Tembakau Perlu Diwaspadai

Seorang petani membawa hasil panen daun tembakau di salah satu lahan pertanian di wilayah Kecamatan Kledung, Temanggung, belum lama ini. (suaramerdeka.com/M Abdul Rohman)
Seorang petani membawa hasil panen daun tembakau di salah satu lahan pertanian di wilayah Kecamatan Kledung, Temanggung, belum lama ini. (suaramerdeka.com/M Abdul Rohman)

TEMANGGUNG, suaramerdeka.com - Pengamat Kebijakan Pertanian yang juga Guru Besar Fakultas Pertanian Insitut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dwi Andreas Santoso mengungkapkan, saat ini kebutuhan bahan baku untuk industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia sekitar 330.000 ton tembakau kering. Dari kebutuhan itu, sekitar 30-50 persennya dipenuhi oleh impor. Di sisi lain, produksi tembakau lokal di kisaran 200.000 ton tembakau kering.

"Indonesia merupakan penghasil tembakau terbesar kelima di dunia. Nomor satu China, lalu India, Brasil, Amerika dan Indonesia. Saat ini yang perlu diwaspadai adalah politik dagang internasional. Politik dagang internasional akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Perlu diingat, tak ada satupun kebijakan impor yang menguntungkan petani," ungkapnya, saat dialog dengan Pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan sejumlah petani tembakau Temanggung.

Menurut dia, belakangan ini Indonesia bekerjasama dengan India, soal ekspor hasil sawit. Sebagai imbalan, Indonesia akan mengimpor daging kerbau dari India. Hal ini jika tidak diproteksi, maka bisa saja ke depan tembakau India juga akan membanjiri pasar Indonesia. Pihaknya memandang pemerintah harus berani memberikan perlindungan atau proteksi maksimal kepada para petani, termasuk soal tembakau.

Meski, diakui, hal itu nanti berpotensi menghadapi gugatan oleh pihak atau negara lain. Pasal nanti akan ribut-ribut dengan World Trade Organization (WTO), itu soal lain. Yang jelas, kita harus bermain cantik, untuk tetap memberi perlindungan kepada petani. Diketahui, pemerintah berencana menerapkan simplifikasi cukai pada akhir 2019 ini. Rencana ini mendapat penentangan dari berbagai pihak, termasuk dari Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri).

Andreas yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia mengaku dalam keseharian selalu bergerak ke sedulur-sedulur petani kecil yang banyak bergerak di sektor pangan. "Karena mereka panen, kemudian kami diundang temen-temen di sini dan kebetulan juga beberapa jaringan tani kami, sehingga apapun tentang tembakau ini menjadi masalah bersama yang cukup krusial," tutur dia.

Karena, paling tidak kalau berdasarkan catatannya ada sekitar 3 juta petani dan buruh tani yang tercantum di sana. Hal itu belum terhitung dari keluarganya, serta belum terhitung dari industri dari tembakau. "Sebanyak 3 juta petani dan buruh tani yang tergantung di sana belum terhitung dari keluarganya belum terhitung dari industri dari bawah sampai ke atas yang tergantung pada tembakau ini," pungkasnya.

Senada, Ketua Umum DPN APTI, Agus Parmuji, meminta pemerintah berhati-hati menerapkan kebijakan menaikan cukai rokok dalam waktu dekat. Karena jika kebijakan kenaikan cukai rokok diterapkan, maka berdampak pada matinya ratusan industri kretek nasional, termasuk jutaan petani tembakau. "Rencana pemerintah menaikan cukai rokok bisa memicu kehidupan jutaan petani tembakau di tanah air hancur," ujarnya.

Menurut dia, saat ini industri nasional hasil tembakau tengah dalam masa recovery, menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 156/2018 yang lebih memberikan rasa keadilan bagi petani tembakau dan IHT. PMK 156/2018 adalah yang terbaik. Kebijakan pemerintah yang akan menerapkan mekanisme penggabungan volume produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) justru sangat memberatkan industri rokok dan petani tembakau.

“Jika kebijakan itu diterapkan, berimplikasi matinya industri kretek nasional dan jutaan petani tembakau juga akan ikut mati. Karena itu, pemerintah hendaknya dapat bersimpati atas permasalahan yang dihadapi kalangan industri dan petani tembakau,” beber Agus.

Karena itu APTI menentang simplifikasi ini karena bisa menyebabkan industri rokok hancur, sehingga tak ada lagi serapan tembakau. Hal ini akan menyebabkan kiamat bagi para petani tembakau.


(M Abdul Rohman/CN40/SM Network)