• KANAL BERITA

Sentil Serapan Anggaran, Massa PMII Geruduk Kantor DPRD Rembang

SAMPAIKAN ASPIRASI : Massa mahasiswa PMII Cabang Rembang menggelar orasi di depan pintu masuk Kantor DPRD Rembang, sebelum ditemui oleh anggota Senin (9/9) siang. (Foto suaramerdeka.com/Ilyas al-Musthofa)
SAMPAIKAN ASPIRASI : Massa mahasiswa PMII Cabang Rembang menggelar orasi di depan pintu masuk Kantor DPRD Rembang, sebelum ditemui oleh anggota Senin (9/9) siang. (Foto suaramerdeka.com/Ilyas al-Musthofa)

REMBANG, suaramerdeka.com – Massa yang terdiri dari mahasiswa PMII Cabang Rembang Senin (9/9) menggeruduk Kantor DPRD Rembang. Mereka yang mengenakan atribut lengkap dan bendera PMII sampai di Bundaran Adipura sekitar pukul 09.00 WIB.

Dengan meneriakan yel-yel, massa yang berasal dari berbagai kampus di Rembang itu selanjutnya bergerak masuk ke pelataran Kantor DPRD. Mereka berhenti di depan pintu masuk, dan menggelar orasi secara bergantian di sana. Sampai pukul 09.30 tidak ada satu pun anggota DPRD yang menemui.

Mereka akhirnya masuk dan duduk di ruang sidang sambil menunggu kedatangan anggota DPRD. Selang beberapa lama, beberapa anggota DPRD, seperti Majid Kamil dan Ridwan hadir dan memimpin jalannya audiensi.

Ketua PMII Cabang Rembang, Muqowwil Hujjaj mengatakan, salah satu tuntutan yang disampaikan adalah terkait rendahnya penyerapan APBD 2019. Oleh karena itu, mahasiswa mendorong agar DPRD bisa melakukan fungsi legislasi dan pengawasan.

“Kita punya wakil rakyat. Tapi seolah apa yang dilakukannya, kita tidak tahu. Gaji mereka pasti, pajak (dibayar rakyat) juga pasti, kita tidak tahu kinerjanya. Data kami menyebut, realisasi APBD sangat rendah, ini mempengaruhi ekonomi,” terang Hujjaj.

Tuntutan kedua mahasiswa adalah soal penyikapan anggota DPRD terkait munculnya isu calon boneka dalam Pilkades serentak 2019. Dari hal ini, mahasiswa juga memandang kinerja anggota DPRD masih asal-asalan.

Hujjaj juga memandang, dari sisi kinerja terutama menyikapi isu Pilkades, anggota DPRD masih kurang. Bahkan, ia menyebut jika diwujudkan dalam bentuk nilai, kinerja kinerja anggota DPRD tidak sampai menyentuh angka 5.

“Kinerja DPRD masih asal-asalan. Kita melihat kinerja dewan yang baru cenderung minim gagasan, dan asal kerja. Terlebih terhadap isu terbaru tentang calon Kades boneka. Tentang Perbup yang memberikan ruang bagi incumbent mendiskualifikasi calon lain secara administrasi, DPRD pun tidak bersuara,” ujarnya.

Perwakikan mahasiswa lainnya, Ahmad Nasrullah menambahkan, tuntutan yang disuarakan kepada DPRD adalah soal bantuan keuangan mahasiswa di Rembang. Menurutnya, soal bantuan kampus lokal masih belum terjamah.

UNDIP

Ia pun menyentil kebijakan Pemkab Rembang terkait kampus UNDIP. Meskipun baru masuk di Rembang, UNDIP sudah diberikan fasilitas hibah Rp 10 miliar dan lahan seluas sekitar 10 hektare.

“Bagaimana peran Pemkab membantu perguruan tinggi di Rembang. Kenapa beasiswa hanya dikucurkan untuk mahasiswa di perguruan tinggi di luar Rembang. Kenapa tidak di kampus atau mahasiwa lokal,” ungkapnya.

Ketua Sementara DPRD Rembang, Majid Kamil menyatakan, jajaran dewan sudah melakukan fungsi pengawasan dan legislasi sebagaimana tuntutan mahasiswa. Terkait minimnya serapan anggaran, DPRD sudah mengundang pihak eksekutif.

“Kata mereka (eksekutif), memang ada kendala. Ada ketakutan dari eksekutif. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kalau sudah mumpuni, dan kerja sama dengan Kejari, ya silahkan dikerjakan, jangan takut,” paparnya.

Kamil juga menanggapi penilaian soal kinerja anggota dewan dari mahasiswa yang sebelumnya disampaikan kepada wartawan. Ia meminta maaf jika memang dinilai masih belum melakukan kinerja dengan baik. Tapi, ia menyuarakan pembelaan dan merasa sudah melakukan banyak hal terkait tugas DPRD.


(Ilyas al-Musthofa/CN19/SM Network)