• KANAL BERITA

Menunggu Kepekaan Pemkab Tambah Markas Damkar

BUTUH TAMBAHAN : Armada pemadam kebakaran Rembang yang saat ini di bawah kendali Satpol Pamong Praja (PP) butuh tambahan lantaran luasnya jangkauan wilayah di 14 kecamatan. (suaramerdeka.com/Ilyas al-Musthofa)
BUTUH TAMBAHAN : Armada pemadam kebakaran Rembang yang saat ini di bawah kendali Satpol Pamong Praja (PP) butuh tambahan lantaran luasnya jangkauan wilayah di 14 kecamatan. (suaramerdeka.com/Ilyas al-Musthofa)

REMBANG, suaramerdeka.com – Sepekan terakhir, sedikitnya empat kasus kebakaran terjadi. Dua kasus di antaranya terjadi dua hari secara berurutan. Pertama adalah kebakaran yang terjadi di komplek Swalayan Pantes Lasem pada Kamis (5/9) pagi.

Di sana, satu ruang untuk resto luluh-lantah dijilat api. Terbaru, kebakaran juga melanda Pasar Sluke pada Jumat (6/9) dini hari. Los dan kios milik pedagang di sana ludes dilalap si jago merah. Ratapan pedagang jelas terjadi mengiringi musibah itu.

Kondisi geografis Rembang yang cukup luas butuh solusi konkret menekan dampak kebakaran. Dari 14 kecamatan yang ada, sebagian besar memiliki jarak dan waktu tempuh cukup lama dengan markas pemadam kebakaran (damkar). Markas damkar saat ini berada di Kota Rembang, di bawah kendali Satpol Pamong Praja (PP).

Penambahan markas pemadam menjadi salah satu solusi untuk menekan dampak kebakaran. Adanya markas baru diyakini akan semakin mempercepat respons tim damkar dalam mengatasi kasus kebakaran. Dengan demikian, potensi mengurangi kerugian pun bisa diminimalisir.

Usulan soal penambahan markas damkar sejatinya sudah menggema dalam beberapa tahun terakhir. Nyatanya, sampai sekarang belum ada tanda-tanda usulan tersebut disambut dengan langkah konkret oleh Pemkab.

Gambarannya, markas damkar bisa dibagi dalam tiga titik. Pertama adalah wilayah kota (sudah ada), yang diharapkan juga bisa mengcover Kecamatan Kaliori, Lasem, Pamotan dan Sulang. Kedua adalah markas damkar di zona timur, dengan gambaran ditempatkan di Sedan.

Markas ini, bisa mengakses kasus kebakaran di Kecamatan Sedan, Sale, Kragan, Sarang bahkan Pamotan. Sedangkan markas ketiga bisa ditempatkan di Sulang atau Sumber. Markas ini bisa menjangkau Kecamatan Bulu, Sumber, Gunem, Sulang.

Sekarang tinggal menunggu kepekaan Pemkab Rembang dalam merealisasikan kebutuhan penambahan pos damkar ini. Sebab, saat kemarau panjang dengan potensi kebakaran tinggi, pembagian zonasi pos damkar ini akan efektif untuk percepatan penanganan.

Informasi yang didapatkan oleh Suara Merdeka dari Satpol PP, Pemkab masih belum mengarah secara riil soal penambahan pos damkar. Pemkab hanya sebatas merencanakan penambahan armada 1 unit armada damkar pada 2020 mendatang.

Kepala Satpol PP Kabupaten Rembang, Waluyo menyatakan, idealnya untuk armada damkar ada total 10 unit. Rinciannya, 5 mobil unit pemadam (tangki) dan 5 unit mobil penyuplai air. Saat ini, damkar hanya punya toal 6 armada, 3 mobil pemadam dan 3 penyupali air.

Terganjal Anggaran

Ia mengakui, rencana penambahan pos damkar terganjal anggaran. Untuk sarana infrastruktur saja, ia menaksir dibutuhka anggaran antara Rp 750 juta sampai Rp 1 miliar. Itu belum termasuk armada yang harus ditambah.

“Pemkab sudah perhatian. Tahun depan ada rencana penambahan 1 armada mobil pemadam. Nanti akan kami optimalkan, dan kami titipkan di Kecamatan Sedan, untuk kawasan timur. Kami sudha koordinasi. Untuk timur kami utamakan,” terang Waluyo.

Sejatinya, jika memang anggaran yang dibutuhkan untuk membangun sarana pos damkar baru hanya Rp 1 miliar, jumlah itu relatif kecil. Tentu cukup mudah dinggarkan dari APBD Rembang. Apalagi, pendapatan dari sektor pajak beberapa tahun juga mengalami kenaikan.

Tapi, semua itu bergantung pada kepekaan Pemkab Rembang akan kebutuhan penambahan pos damkar. Jika Pemkab memandang penambahan pos tidak perlu, tentu meskipun anggaran kecil dan ada potensi mengambilnya dari APBD, tetap tidak akan terlaksana, sampai kapan pun.

Sebaliknya, jika Pemkab berpandangan penambahan pos damkar urgen, meskipun APBD mepet tentu saja tetap akan diupayakan sebagai prioritas. Kebijakan final mau tidaknya membangun pos damkar baru, berada di tangan Pemkab.


(Ilyas al-Musthofa/CN39/SM Network)