• KANAL BERITA

Terjadi Penurunan Pendapatan Rp 8,4 Miliar

Raperda Perubahan APBD Kendal 2019

SERAHKAN BUKU: Penjabat Sekda Kendal Sugiono menyerahkan buku nota keuangan Raperda Perubahan APBD Kendal 2019 kepada Pimpinan Sementara DPRD Kendal Muhammad Makmun. (Foto suaramerdeka.com/Rosyid Ridho)
SERAHKAN BUKU: Penjabat Sekda Kendal Sugiono menyerahkan buku nota keuangan Raperda Perubahan APBD Kendal 2019 kepada Pimpinan Sementara DPRD Kendal Muhammad Makmun. (Foto suaramerdeka.com/Rosyid Ridho)

KENDAL, suaramerdeka.com – Pada rancangan perubahan APBD Kendal Tahun 2019 terjadi penurunan pendapatan daerah Rp 8,4 miliar dari semula Rp 2,336 triliun menjadi Rp 2,328 triliun. Penurunan tersebut karena adanya penyesuaian pendapatan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun Dana Bagi Hasil dari Jateng yang disesuaikan penggunaannya untuk program dari Organisasi Perangkat Daerah. 

Penjabat Sekda Kendal Sugiono menyampaikan hal itu pada Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kendal Tahun Anggaran 2019 yang digelar di Gedung DPRD Kendal, Jumat (6/9). 

Sugiono menjelaskan, berkurangnya pendapat daerah antara lain karena berkurangnya PAD Rp 2,4 miliar dari semula Rp 414 miliar menjadi Rp 411 miliar. ‘’Hal itu karena adanya penyesuaian dari pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional dan pendapat daerah dari sektor lain yang sah berkurang Rp 5,9 miliar dari semula Rp 539 miliar menjadi Rp 533 miliar,’’ dia. 

Sementara rancangan anggaran belanja meningkar Rp 85 miliar dari sebelumnya Rp 2,445 triliun menjadi Rp 2,530 triliun. Belanja tidak langsung meningkat Rp 4,4 miliar dan belanja langsung Rp 80,5 miliar. 

‘’Penggunaan belanja daerah antara lain untuk gaji dan tunjangan, termasuk silpa tambahan penghasilan guru, pemberian hibah air minum perkotaan, pemberian hibah air minum pedesaan, alokasi bantuan keuangan dari Pemprov Jateng, dan kegiatan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah,’’ terang Sugiono. 

Pimpinan Sementara DPRD Kendal, Muhammad Makmun, mengatakan, pihaknya akan membahas nota keuangan tersebut antara TAPD dengan Badan Anggaran untuk menyepakati Raperda APBD Perubahan tersebut. ‘’Namun, waktunya masih menunggu pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Mudah-mudahan pekan depan AKD bisa terbentuk. Masih ada satu partai politik yang belum mendapatkan rekomendasi siapa yang ditunjuk sebagai pimpinan dewan,’’ kata dia.


(Rosyid Ridho/CN19/SM Network)