• KANAL BERITA

Bawaslu Kota Magelang Ajukan Anggaran Pilkada Rp 2,769 M

Ajukan Judical Review

Foto Istimewa
Foto Istimewa

MAGELANG, suaramerdeka.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Magelang telah mengajukan anggaran kegiatan pengawasan Pilkada tahun 2020 ke Pemkot Magelang. Anggaran yang diajukan sebesar Rp 2,769 miliar atau naik dari usulan awal pada Agustus lalu sebesar Rp 2,17 miliar.

Ketua Bawaslu Kota Magelang, Endang Sri Rahayu mengatakan, angka yang diajukan memang bertambah. Hal ini karena ia memandang intensitas sosialisasi, patroli pengawasan, dan hal krusial lain yang belum tercover.

Dibanding anggaran Pilkada tahun 2015, usulan saat ini bertambah hingga 100 persen. Waktu itu, Panwaslu Kota Magelang mengajukan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar untuk pengawasan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang.

“Tahun 2015 itu belum ada rekruitmen Pengawas TPS (PTPS), sehingga anggarannya kecil. Tapi mulai tahun 2016 kan sudah ada PTPS, sehingga anggaran yang diajukan juga semakin bertambah,” ujarnya di kantornya, Kamis (5/9).

Ibu yang akrab disapa Yayuk ini mengutarakan, pengajuan anggaran ini sebenarnya belum memiliki dasar hukum yang jelas. Pasalnya, belum ada hasil dari judical review Undang-Undang No 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Dijelaskannya, pada Pasal 1 No 17 UU No 10 tahun 2016 disebutkan bahwa, penyelenggara Pilkada adalah panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota dan bersifat sementara. Sementara saat ini Bawaslu Kota Magelang sudah bersifat permanen/tetap.

“Hal ini mengindikasikan, kita belum bisa melakukan fungsi pengawasan sampai dengan adanya perubahan UU No 10/2016 itu,” katanya.

Yayuk menilai, berbeda dari UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa, wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota bisa menyelesaikan sengketa. Namun, di dalam UU No 10/2016 Panwaslu Kabupaten/Kota hanya punya wewenang untuk mengirimkan rekomendasi kepada Bawaslu Provinsi.

“Saat ini Bawaslu se-Jawa Tengah sedang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kemungkinan juga masih menunggu pelantikan Anggotan DPR RI yang baru akan dilantik pada Oktober 2019 mendatang,” ungkapnya.

Ia optimis UU No 10/2016 itu pasti akan diubah. Hal ini mengingat banyak perubahan dan dinamika, terutama dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

“Saya prediksi, sebelum Desember 2019 sudah ada perubahan atau aturan baru menyangkut Pilkada. Sebab, bulan Desember juga tahapan pencalonan sudah berlangsung. Kita harapkan demikian, sehingga fungsi pengawasan optimal dari Bawaslu bisa terlaksana,” jelasnya.

Terkait rekruitmen pengawas pemilihan kecamatan (Panwascam), Yayuk menyebutkan akan segera diberlakukan. Nantinya, komisioner Panwascam yang berjumlah tiga orang di masing-masing kecamatan akan menjadi kepanjangan tangan dari Bawaslu Kota Magelang.

“Panwascam masa kerjanya 11 bulan. Kita juga akan rekruitmen Pengawas Kelurahan yang jumlahnya satu orang satu kelurahan, dengan masa kerja selama 6 bulan,” imbuhnya.


(Asef Amani/CN19/SM Network)