• KANAL BERITA

RUU Pertanahan Idealnya Selaras dengan Agenda Reforma Agraria

Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Rancangan Undang-Undangan (RUU) Pertanahan idealnya harus sejalan dengan agenda reforma agraria. Tidak harmonisnya hal-hal yang dibahas dalam RUU tersebut dengan agenda reforma agraria ditakutkan dapat menghambat progress yang selama ini sudah berjalan. Untuk itu, pengesahan RUU Pertanahan tidak perlu terburu-buru karena masih membutuhkan kajian yang lebih dalam.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Muhammad Diheim Biru mengatakan, RUU pertanahan perlu memperhatikan progress dari pembahasan agenda reforma agraria agar tidak tumpang tindih lagi, yaitu mulai dari penyelarasan data administrasi yang sedang berjalan seperti status kepemilikan lahan, redistribusi lahan (TORA), jangka waktu hak guna usaha, dan batas kawasan konservasi semua harus jelas.

Ia juga menjelaskan, perlunya ada prioritas kepentingan dalam penyusunan perundangan dari bottom-up approach dan progress yang sudah berjalan selama lima tahun ini. Hal ini lebih penting dibandingkan mengesahkan secara terburu-buru.

“Lebih baik mematangkan segala isu teknis dan non-teknis yang ada dengan persetujuan semua pihak berwenang baru RUU bisa dikesahkan. Persiapan yang lebih matang dapat meminimalisasi dana yang terbuang hanya karena terburu-buru membuat UU karena masa kerja DPR yang sebentar lagi habis di tahun ini,” ungkapnya.

Berkaca pada kegagalan implementasi UU nomor 41 tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dikeluarkan pada periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, produksi pangan seperti beras sekarang tidak meningkat dengan signifikan untuk menutupi kebutuhan dalam negeri karena pengelolaan data lahan pertanian yang tidak sinkron antar satu institusi dengan institusi lainnya.

Kegagalan implementasi UU ini berakibat jangka panjang seperti pada kenaikan harga beras dalam negeri yang terlampau jauh dari harga beras internasional (World Bank) yang hanya di kisaran Rp 6000/kg. Keuntungan yang didapatkan petani dalam negeri dari harga yang tinggi juga tidak maksimal dengan adanya biaya sewa lahan dan buruh yang relative tinggi, serta dipotong tengkulak di rantai distribusi.


(Andika Primasiwi/CN26/SM Network)