• KANAL BERITA

Pilkada Sleman Terancam Tanpa Pengawasan Bawaslu

Ilustrasi Istimewa
Ilustrasi Istimewa

SLEMAN, suaramerdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman terancam tidak bisa mengawasi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar tahun depan. Keresahan ini muncul lantaran UU Nomer 10 Tahun 2016 menjelaskan pengawasan pilkada menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Panwas kabupaten/kota.

Perbedaan nomenklatur kelembagaan antara Panwas kabupaten/kota dengan Bawaslu kabupaten/kota inilah yang dipersoalkan. Pasalnya akan berimbas terhadap kewenangan dan persoalan hukum. 

"Ini menjadi keresahan seluruh Bawaslu yang akan menghadapi pilkada 2020. Sekarang ini, nomenklatur pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota sudah berubah menjadi Bawaslu, bukan lagi Panwas,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman M. Abdul Karim Mustofa, Senin (26/8).

Senada disampaikan Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar yang menilai perbedaan nomenklatur itu dapat dijadikan dalih bahwa aktivitas pengawasan Bawaslu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Persoalan lain, UU itu juga mengatur jumlah anggota Bawaslu provinsi, Panwas kabupaten/kota, dan Panwas kecamatan masing-masing tiga orang. Sementara, untuk Provinsi DIY saat ini berjumlah lima orang. Demikian halnya Bawaslu Sleman yang kini berjumlah lima anggota dan telah bersifat tetap sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Tentu kami tidak bisa menonaktifkan dua anggota agar tidak ikut mengawasi pelaksanaan pilkada," ujarnya.

Mengatasi kebuntuan hukum ini, 270 Bawaslu kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada pada tahun 2020 telah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan sekarang masih menunggu hasilnya. “Semoga MK bisa segera memutus uji materil ini sehingga kegiatan penandatanganan dana hibah Pilkada bersama pemda yang dijadwalkan pada 1 Oktober 2019 mendatang bisa berjalan lancar di seluruh daerah,” kata Arjuna.

Selain persoalan legal standing, UU Pilkada juga memiliki beberapa kelemahan yang dapat menghambat kinerja Bawaslu. Diantaranya tidak mengatur kewenangan Bawaslu kabupaten/kota untuk memproses dan memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilu ataupun sengketa antara peserta pemilu dengan KPU.


(Amelia Hapsari/CN19/SM Network)