• KANAL BERITA

Pertamina Bakal Sita Tabung Bersubsidi Pengusaha Besar Bandel

SIDAK ELPIJI: Petugas Pertamina dan tim gabungan menukarkan tabung elpiji bersubsidi dengan non subsidi saat melakukan sidak di salah satu tempat usaha pengolahan jajanan di wilayah kota Temanggung, belum lama ini. (SM/ M Abdul Rohman)
SIDAK ELPIJI: Petugas Pertamina dan tim gabungan menukarkan tabung elpiji bersubsidi dengan non subsidi saat melakukan sidak di salah satu tempat usaha pengolahan jajanan di wilayah kota Temanggung, belum lama ini. (SM/ M Abdul Rohman)

TEMANGGUNG, suaramerdeka.com - Pertamina berkomitmen menyita tabung gas elpiji 3 kilogram tak tepat sasaran, jika masih ada yang pengusaha besar bandel menggunakan elpiji bersubsidi, setelah dilakukan trande in (tukar tambah).

Pasalnya, berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Nomor 13 Tahun 2018, gas elpiji bersubsidi hanya diperuntukan bagi rumah tangga golongan tidak mampu dan usaha mikro dengan omzet di bawah Rp 300 juta dalam setahun.

Sales Eksekutif Elpiji Rayon 8 Kedu, Dimas Aji Kharisma Cakra menyebutkan, masih adanya pelaku usaha beromzet lebih dari Rp 300 juta per tahun menggunakan tabung elpiji bersubsidi, karena ada rantai distribusi yang salah di tingkat bawah. Pihaknya memastikan, tabung gas elpiji bersubsidi tidak perjualbelikan agen maupun pangkalan kepada pengusaha menengah dan besar. "Di tingkat agen dan pangkalan, pasti tidak berani menjual elpiji bersubsidi tak tepat sasaran," ungkapnya, belum lama ini.

Dijelaskan, hasil pengawasan dan inspeksi mendadak (sidak) bersama tim gabungan dari Pemerintah Kabupaten Temanggung, Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sejumlah pengusaha yang kedapatan masih menggunakan tabung elpiji bersubsidi, mereka membeli di sejumlah pengecer. Meskipun harga yang dibeli di atas harga eceran tertinggi (HET), para pelaku usaha menengah masih tetap nekad menggunakan.

"Semoga ke depan tidak ada lagi pelaku usaha menengah menggunakan tabung bersubsidi," harapnya.

Menurut dia, para pelaku usaha yang beromzet di atas Rp 800 ribu per hari dilarang menggunakan gas elpiji 3 kilogram. Untuk usaha mikro diatur lagi dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008, yaitu usaha yang omzetnya maksimal Rp 300 juta per tahun atau misalnya sehari Rp 800 ribu.

Untuk mencegah masih adanya pengusaha besar membandel menggunakan tabung tak sesuai peruntukannya, pihaknya secara rutin akan melakukan sidak satu kali dalam satu bulan.

Sidak dilakukan di beberapa tempat usaha, seperti restoran atau rumah makan, peternakan ayam, usaha catering makanan dan lainnya. Saat sudak, biasanya pertama dilakukan sosialisasi dan penukaran dua tabung gas elpiji 3 kilogram dengan satu tabung gas elpiji 5,5 kilogram ditambah uang Rp 65 ribu untuk isinya. Namun apabila terkena sidak dua kali dan masih kedapatan menggunaan tabung bersubsidi, maka akan langsung dilakukan penyitaan tabung.

Pihaknya meminta kepada masyarakat yang mampu agar tidak menggunakan elpiji  bersubsidi. Hal ini untuk menghindari kekurangan elpiji 3 kilogran di lapangan. Karena pihaknya sering mendapatkan laporan adanya kelangkaan elpiji di pasaran dan setelah ditelusuri penyebab kekurangan elpiji bersubsidi karena penyalahgunaan elpiji 3 kilogram.

"Penyalahgunaan elpiji 3 kilogram  sangat mempengaruhi kuota gas bersubsidi, karena mereka biasanya menghabiskan lebih dari satu gas dalam sehari," terang dia.

Dari hasil sidak memang sudah ada yang tertib menggunakan elpiji 5,5 kilogram. Tetapi kalau dipresentasikan, dari hasil sidak yang dilakukan hampir 90 persen yang di sidak memang tidak tertib karena masih menggunakan elpiji 3 kilogram. Hal tersebut sangat merugikan bagi masyarakat miskin yang memiliki hak untuk menggunakan elpiji bersubsidi tersebut. Untuk sanksi tegas terhadap pengusaha nakal yang berhak melakukan pihak pemerintah.


(M Abdul Rohman/CN39/SM Network)