• KANAL BERITA

800 Peserta Ikuti Bimbingan Pelatihan Peningkatan Mutu Guru

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

PEMALANG, suaramerdeka.com - Sebanyak lebih kurang 800 guru, kepala sekolah dan bendara Biaya Operasional Sekolah (BOS) mengikuti bimbingan dan pelatihan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan. Pelatihan tersebut dilaksanakan di hotel Regina Pemalang dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen dan administrasi sekolah bagi SD dan SMP, baru-baru ini.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Mohamad Arifin melalui Sekretaris Dinas, Aditya Dwikadana mengatakan pelatihan menghadirkan nara sumber dari Inspektorat Kabupaten Pemalang, Kejaksaan Negeri, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Bagian Administrasi Pembangunan Setda dan Dindikbud.

"Bimbingan pelatihan dilaksanakan selama empat hari diikuti lebih kurang 800 orang terdiri atas kepala sekolah, guru dan bendahara BOS,"kata Aditya. Sementara untuk pelaksanaan kegiatan Dindikbud lanjut dia menggandeng mitra kerja AWPI yang bekerjasama dengan event organizer.

Biaya pendaftaran bagi peserta bimbingan sebesar Rp 500 ribu kata dia semula ditransfer ke rekening AWPI namun setelah dievalusi transfer diarahkan ke rekening event organizer. "Dalam surat pertama memang biaya pendaftaran ditransfer ke rekening AWPI kemudian kami ralat dan mengedarkan surat kembali dengan arahan biaya transfer ke event organizer,"ujarnya.

Adapun digandengnya AWPI yang merupakan salah satu organisasi profesi wartawan menurut Aditya lantaran pada awalnya pihak AWPI memberi penjelasan bahwa lembaganya legal berada di bawah naungan Dewan Pers bahkan kantornya satu gedung dengan Dewan Pers. Hanya saja Aditya tidak melakukan pengecekan atas keberadaan organisasi tersebut di situs resmi Dewan Pers yang sebenarnya mudah diakses melalui gawai.

Dalam situs resmi Dewan Pers hanya ada tiga organisasi profesi wartawan yang tercantum diakui antara lain PWI, AJI dan IJTI, lainnya adalah organisasi penerbitan antara lain Serikat Perusahaan Surat Kabar (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) dan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI).

Sementara surat dari Dindikbud mengenai bimbingan tersebut di mana biaya pendaftaran dan akomodasi ditransfer ke AWPI menimbulkan polemik di kalangan kepala sekolah. Komite SMP 7 Pemalang Andi Rustono yang juga aktivis LSM mengatakan pihaknya melakukan survei dan menjumpai sudah ada 20 kepala sekolah yang mengeluh mengenai bimbingan tersebut.

"20 Kepala Sekolah, berkaitan dengan bimbingan dan pelatihan, mereka keberatan sekali dengan kontribusi Rp 500 ribu karena yang dipertanyakan adalah dasarnya apa sehingga mereka harus mengirimkan sejumlah dana ke rekening sebuah asosiasi atau lembaga yang belum saya ketahui apakah ada dalam kontrak atau dalam kesepakatan,"kata Andi. Lembaga yang digandeng menurut dia bukan lembaga yang berkompeten di bidang pendidikan, kalau di bidang pengawasan mungkin dia kompeten.

Kemudian berkaitan dengan adanya surat Dindikbud yang mencantumkan biaya untuk ditransfer ke rekening sebuah lembaga menurutnya adalah sebuah kecerobohan. Meskipun dari Dindikbud membatalkan surat tersebut tapi masih juga tercantum kontribusi ke rekening lembaga tertentu maka hal ini yang ditanyakan Andi.

Ketua Dewan Pendidikan Muntoha mengatakan pihaknya akan meminta klarifikasi ke Dindikbud berkaitan dengan penyelenggaran bimbingan tersebut.

 


(Ali Basarah/CN39/SM Network)