• KANAL BERITA

Pantau Pajak Restoran, Pemkab Siapkan 45 Tapping Box

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

KUDUS, suaramerdeka.com - Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) menyoroti potensi kebocoran pendapatan dan transparansi anggaran di daerah. Komisi antirasuah itu terus mendorong agar pendapatan daerah dikelola setransparan mungkin

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Eko Djumartono mengatakan salah satu yang disarankan KPK adalah pemanfaatan alat digital untuk memantau pendapatan daerah.

Eko mengatakan, baru-baru ini, Pemkab Kudus berkoordinasi dengan KPK dan Bank Jateng untuk membahas transparansi pendapatan daerah. Dalam pertemuan itu, Bank Jateng membantu pengadaan 45 unit alat ‘’tapping box’’.

‘’Alat itu akan dipasang di sejumlah tempat usaha untuk memantau omzet sehingga hitungan pajak daerah bisa dipantau secara riil. Alat ini sekaligus untuk mencegah kecurangan,’’ katanya, Jumat (23/8).

Disebutkan, selama ini pembayaran pajak hotel, restoran, dan tempat usaha lainnya berdasarkan penghitungan wajib pajak sendiri. Untuk memastikan bahwa pajak yang disetorkan sesuai dengan jumlah transaksi, maka perlu dipasang alat  ‘’tapping box’’.

Alat tersebut ditargetkan sudah terpasang akhir tahun ini. ‘’Kami tengah memetakan tempat usaha mana saja yang perlu dipasang alat ini. Bukan berarti tempat usaha yang dipasangi itu selama ini belum jujur, namun lebih untuk memastikan transparansinya,’’ katanya.

Transparansi tak hanya dituntut dari objek pajak saja. Para petugas pemungut pajak perlu pengawasan. Pasalnya, isu kebocoran pendapatan daerah selama ini tak hanya menyangkut wajib pajak saja, namun petugas pemungut.

‘’Harga satu unit alat ini cukup mahal. KPK menyarankan untuk menggandeng pihak ketiga untuk pembelian, pemeliharaan dan operasional, sehingga lebih menghemat anggaran daerah. Bank Jateng merespons positif,’’ katanya.

Eko menambahkan, tempat-tempat usaha yang menjadi sasaran pemasangan diprioritaskan pada tempat usaha yang berpotensi memiliki nilai pajak yang lebih besar dibandingkan yang dibayarkan selama ini.

Ia mencontohkan selain hotel dan restoran, sejumlah tempat parkir khusus bakal menjadi sasaran pemasangan alat ini. Peralatan tambahan itu penting untuk memantau transaksi dari suatu tempat usaha secara "online".  Pembayaran pajaknya nanti dipastikan bisa lebih tepat dengan jumlah transaksinya.

Sebelum pemasangan alat ini, lanjut Eko, pihaknya akan mengundang wajib pajak bersama Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia  (PHRI) Kabupaten Kudus untuk sosialisasi. Pada sosialisasi itu BPPKAD juga akan mengundang pihak KPK.


(Saiful Annas/CN39/SM Network)