• KANAL BERITA

Sekade Petaka Minyak Montara, Ekonomi Masyarakat Pesisir Timor Barat Belum Pulih

Tunggu Keadilan, Gugatan Class Action Disiapkan

Foto: istimewa
Foto: istimewa

KUPANG, suaramerdeka.com - Ribuan petani rumput laut di Timor Barat masih menunggu keadilan setelah menderita dampak ekonomi, sosial dan kesehatan yang besar akibat petaka minyak Australia yang terjadi satu dekade lalu. Rabu (21/8) lalu menandai 10 tahun sejak terjadinya tumpahan minyak Montara 2009 lepas pantai Australia Barat.

Ferdi Tanoni dari Peduli Timor Barat mengatakan masyarakat pesisir di Timor Barat belum pulih secara ekonomi dari kehancuran pertanian rumput laut mereka termasuk nelayan meskipun waktu telah berlalu. "Sudah sepuluh tahun sejak petaka minyak Montara dan rakyat Timor Barat masih menderita," kata Tanoni.

Tumpahan ini adalah hasil dari praktik industri minyak yang buruk dan kurangnya pengawasan peraturan Australia dan mengikuti ledakan di kepala sumur Montara, 250 km di lepas pantai Australia Barat. Minyak mentah memuntahkan ke Laut Timor yang murni selama lebih dari 70 hari berakhir dengan bola api besar di rig.

Minyak licin yang mencakup sekitar 300.000 km persegi melayang di atas perbatasan laut Australia dan ke perairan Indonesia di mana ia menghancurkan industri pertanian rumput laut yang berkembang pesat di Timor Barat.

“Petaka minyak menghancurkan sebuah industri yang telah mengangkat orang keluar dari kemiskinan. Sejak petaka itu, satu generasi anak-anak hilang karena pendidikan karena orang tua mereka tidak mampu lagi mengirim mereka ke sekolah. Pemerintah Australia terus duduk dan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa untuk rakyat Timor Barat," kata Tanoni.

Dikatakan, gugatan Class Action atas nama lebih dari 15.000 petani rumput laut Timor saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Federal di Sydney dan kemungkinan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan.

“Kami menyerukan kepada Pemerintah Australia untuk bertindak dan menyelesaikan masalah yang telah lama berjalan ini serta memerintahkan perusahaan yang berbasis di Thailand, PTTEP, untuk melakukan hal yang benar dan memberikan kompensasi kepada rakyat Timor Barat atas penderitaan mereka,” tandasnya.


(Andika Primasiwi/CN26/SM Network)