• KANAL BERITA

Kejati Serahkan Sertifikat HPL Kawasan PRPP ke Pemprov Jateng

PIAGAM PENGHARGAAN: Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Yunan Harjaka SH MH didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Asnawi menunjukkan piagam penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah berhasil menyelamatkan aset pemerintah di kawasan PRPP, Tawangmas Semarang. (suaramerdeka.com / dok)
PIAGAM PENGHARGAAN: Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Yunan Harjaka SH MH didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Asnawi menunjukkan piagam penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah berhasil menyelamatkan aset pemerintah di kawasan PRPP, Tawangmas Semarang. (suaramerdeka.com / dok)

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN), menyerahkan sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) delapan bidang tanah seluas 248 hektare yang merupakan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat di kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP).

Penyerahan tersebut menurut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Yunan Harjaka SH MH, merupakan hasil dari usaha penyelamatan aset negara yang sudah dilakukan bertahun-tahun.

“Perjuangan tim JPN luar biasa, kami dari peradilan tingkat bawah kalah. Keputusan Pengadilan Negeri sampai dengan kasasi di Mahkamah Agung memenangkan pihak swasta, yaitu PT Indo Perkasa Usahatama atau sekrang PT Indo Permata Usahatama (IPU). Bukti baru yang kami ajukan saat melakukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dikabulkan, sehingga memenangkan kami,” kata Yunan di kantornya, di Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (22/8).

Usai berhasil memenangkan PK maka aset dikembalikan ke Pemprov Jawa Tengah, kemudian pihaknya berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang setempat untuk penerbitan sertifikat pengganti. Delapan bidang sertifikat HPL pengganti nomor 20 sampai dengan 27 terbit, kemudian pihak kejaksaan menyerahkannya kepada Pemprov Jawa Tengah dan diterima langsung oleh Gubernur Ganjar Pranowo.

Pihaknya berharap setelah aset kembali ke tangan Pemprov Jawa Tengah maka nantinya aset-aset tersebut dapat dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat dan kemajuan provinsi ini, khususnya di bidang perekonomian.

Berikutnya, kedua belah pihak akan melakukan negosiasi-negosiasi terkait perjanjian yang sudah disepakati selama 75 tahun. “Gubernur juga menyatakan tetap menghormati apa yang ada di dalam perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta yang telah disepakati oleh pendahulunya,” tambahnya.

Melawan Hukum

Jaksa Pengacara Negara Tati Vain Sitanggang menyatakan, gugatan yang diajukan oleh PT IPU saat PK dinyatakan Mahkamah Agung tidak diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard karena dianggap sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. Seharusnya hak guna bangunan (HGB) PT IPU berada di atas hak pengelolaan lahan Pemprov Jawa Tengah di mana pemanfaatannya untuk pusat rekreasi dan promosi.

“Tetapi faktanya tanah yang berstatus HGB di atas HPL Pemprov Jawa Tengah justru dibuat perkantoran, perumahan, pusat bisnis dan diperjualbelikan oleh PT IPU. Ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri mengenai peruntukan tanah tersebut,” tutur jaksa yang bertindak sebagai JPN tersebut.

Adanya penyalahgunaan tersebut, Pemprov Jateng menyurati PT IPU agar kembali pada perjanjian yaitu difungsikan sebagai pusat rekreasi dan promosi. Namun pada kenyataannya PT IPU malah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Penyebab gugatan PT IPU tidak diterima saat diajukan PK, karena disebabkan kurang pihak. Hal ini dikarenakan tanah HGB PT IPU diatas HPL Pemprov Jateng telah dialihkan kepada orang lain.

"Ada sekitar 1.200 sertifikat yang diperoleh masyarakat. Sehingga sertifikat yang diterima di masyarakat tersebut seharus dilibatkan dalam perkara tersebut oleh PT IPU," tambah Tati.

Terkait perjanjian pengelolaan lahan antara PT IPU dan Pemprov Jateng selama 75 tahun, menurutnya masih tetap berlangsung. Perjanjian tersebut tetap pada posisi awal maka menimbulkan konsekuensi hukum HPL tanah tersebut tetap atas nama Pemprov Jateng. Namun sebagian HPL tersebut terdapat HGB PT IPU.

Jaksa Pengacara Negara Tati Vain Sitanggang menyatakan, gugatan yang diajukan oleh PT IPU saat PK dinyatakan Mahkamah Agung tidak diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard karena dianggap sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. Seharusnya hak guna bangunan (HGB) PT IPU berada di atas hak pengelolaan lahan Pemprov Jawa Tengah di mana pemanfaatannya untuk pusat rekreasi dan promosi.

“Tetapi faktanya tanah yang berstatus HGB di atas HPL Pemprov Jawa Tengah justru dibuat perkantoran, perumahan, pusat bisnis dan diperjualbelikan oleh PT IPU. Ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri mengenai peruntukan tanah tersebut,” tutur jaksa yang bertindak sebagai JPN tersebut.

Adanya penyalahgunaan tersebut, Pemprov Jateng menyurati PT IPU agar kembali pada perjanjian yaitu difungsikan sebagai pusat rekreasi dan promosi. Namun pada kenyataannya PT IPU malah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Penyebab gugatan PT IPU tidak diterima saat diajukan PK, karena disebabkan kurang pihak. Hal ini dikarenakan tanah HGB PT IPU diatas HPL Pemprov Jateng telah dialihkan kepada orang lain.

"Ada sekitar 1.200 sertifikat yang diperoleh masyarakat. Sehingga sertifikat yang diterima di masyarakat tersebut seharus dilibatkan dalam perkara tersebut oleh PT IPU," tambah Tati.

Terkait perjanjian pengelolaan lahan antara PT IPU dan Pemprov Jateng selama 75 tahun, menurutnya masih tetap berlangsung. Perjanjian tersebut tetap pada posisi awal maka menimbulkan konsekuensi hukum HPL tanah tersebut tetap atas nama Pemprov Jateng. Namun sebagian HPL tersebut terdapat HGB PT IPU.


(Puthut Ami Luhur/CN26/SM Network)