• KANAL BERITA

BPJS Kesehatan-Kejari Purworejo Sinergikan Program

Diharapkan Jadi Percontohan Nasional

KERJA SAMA: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kebumen, Wahyu Giyanto (dua dari kiri) bersama Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, Alex Rahman (dua dari kanan) resmi melakukan penandatanganan nota kesepakatan sinergi sistem tilang dan kepatuhan program JKN-KIS didampingi Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jateng-DIY , Aris Jatmiko (kiri) dan Deputi Direksi Bidang Manajemen Iuran BPJS Kesehatan Pusat, Agus Mustofa (kanan) di Semarang. (suaramerdeka.com / M Alfi Makhsun)
KERJA SAMA: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kebumen, Wahyu Giyanto (dua dari kiri) bersama Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, Alex Rahman (dua dari kanan) resmi melakukan penandatanganan nota kesepakatan sinergi sistem tilang dan kepatuhan program JKN-KIS didampingi Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jateng-DIY , Aris Jatmiko (kiri) dan Deputi Direksi Bidang Manajemen Iuran BPJS Kesehatan Pusat, Agus Mustofa (kanan) di Semarang. (suaramerdeka.com / M Alfi Makhsun)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Untuk mengomptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi melayani masyarakat, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo melakukan sinergi program berbasis aplikasi. Yakni, dalam pembayaran tilang dan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), di Kantor Kedeputian BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Kota Semarang, Kamis (22/8).

Kepala Kejari Purworejo, Alex Rahman mengatakan adanya penandatanganan nota kesepakatan itu, menjadi awal pembuatan aplikasi yang akan dikembangkan dalam dua sampai tiga bulan ke depan. Sinergi ini diprediksi akan efektif karena menurut data Kejari Purworejo, setiap pekan ada 1.500 sampai 4.000 kasus tilang yang terjadi di Purworejo.

''Nantinya, jika ada masyarakat yang belum menyelesaikan pembayaran program JKN-KIS, tidak ada akan kami layani pembayara tilangnya. Untuk mengetahui orang itu belum membayar, kami akan gunakan aplikasi yang saat ini kami kembangkan. Akan ada  alert  di aplikasi ada masyarakat yang belum membayar iuran di BPJS, sebelum membayar tilang,'' kata Alex.

Dia berharap sinergi ini ke depan bisa ditiru di daerah lain di Indonesia. Alex juga menyebut ini dalam rangka menyongsong era digital 4.0 dengan pemanfaatan teknologi informasi, untuk memudahkan institusi dalam menjalankan tugas dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. ''Tunggakan di BPJS saat ini mencapai Rp 10 triliun, kasihan pemerintah. Semoga ini menjadi percontohan di seluruh Indonesia,'' lanjutnya.

Dukungan dari Kejari Purworejo ini, diakui Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jateng-DIY , Aris Jatmiko sangat diperlukan. Setelah di 2018, pihaknya fokus ke perusahaan dalam pengembangan layanan program JKN-KIS.

''Kami dapat  support  yang luar biasa dari Kejari Purworejo dan ini kami jadikan uji coba. Dalam waktu dekat, kalau sudah jalan kami akan  running . Sebelum jadi aplikasi yang akan kami kembangkan bersama Kejari Purworejo, kami juga akan lakukan sosialiasi. Semoga bisa jadi percontohan nasional,'' kata Aris di kesempatan yang sama.

Adapun, kewajiban pembayaran iuran JKN-KIS bagi peserta bukan penerima upah harus dibayarkan sebelum tanggal 10 setiap bulan. Status kepesertaan akan non aktif pada tanggal 1 bulan berikutnya jika iuran tidak dibayarkan dan akan aktif kembali jika sudah dilunasi.


(M Alfi Makhsun/CN26/SM Network)