• KANAL BERITA

Jelang Sensus Penduduk 2020, Warga Enggan Memperbarui Data 

Foto suaramerdeka.com/Setiady Dwi
Foto suaramerdeka.com/Setiady Dwi

BANDUNG, suaramerdeka.com - Menjelang Sensus Penduduk 2020, sebagian masyarakat dinilai masih kerap menyepelekan pembaruan data kependudukannya. Karena itu, kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan mengingat urgensi data tersebut dalam proses pembangunan.

"Contoh sederhananya, buka saja kartu keluarga. Tak jarang anaknya masih tercatat sebagai pelajar SD padahal sudah sarjana. Warga kita kurang suka update," kata Kadisdukcapil Jabar, Heri Suherman pada program Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate Bandung, Kamis (22/8).

Menurut dia, langkah pembaruan tersebut sebenarnya relatif mudah. Masyarakat tinggal mendatangi Kantor Disdukcapil setempat untuk melakukan perubahan. Keengganan itu disebutnya menjadi salah satu penyebab kerumitan dalam penyajian data, terlebih dengan persoalan migrasi.

"Keterangan pindah saja kerap dibiarkan. Permasalahan data kependudukan kan lebih ke individual. Di sisi lain, tak jarang data itu diumbar ke medsos dengan resiko dimanfaatkan. Bahkan dalam perkembangannya, KK yang ada digunakan untuk pendaftaran sekolah orang lain," jelasnya.

Kepala BPS Jabar, Dody Herlando mengingatkan bahwa manfaat sensus penduduk yang digelar setiap 10 tahun sekali itu bakal menjadi data dasar guna pengambilan kebijakan pembangunan. 

Di antaranya penyediaan sarana kesehatan, pendidikan, hingga perumahan. "Dengan sensus tersebut, kita akan mendapatkan informasi jumlah hingga wilayah lingkungan terkecil (RT), komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk,"  katanya.

Dalam melakukan metode sensus secara nasional tersebut, Dody menyebut pihaknya belum menerapkan register based. Karena itu, pihaknya menerapkan kombinasi termasuk memanfaatkan data Disdukcapil.

"Itu menjadi data kerangka dasar, sebagai acuan petugas dalam melakukan pencacahan. Jadi selain register based, juga metode tradisional tetap digunakan," jelasnya.

Diharapkan, langkah itu bisa menghilangkan polemik perbedaan jumlah penduduk antara BPS dengan versi administrasi kependudukan (Adminduk) yang selama ini terjadi. 

Langkah itu diharapkan pula menjadi momentum untuk menghadirkan satu data kependudukan. "Kita memanfaatkan computer aided web interviewing pada Februari-Maret 2020. Julinya kita lakukan pendataan terhadap penduduk yang belum terdaftar oleh petugas," katanya.


(Setiady Dwi/CN19/SM Network)