• KANAL BERITA

Pilkada Bantul Pemkab Anggarkan Rp 21 Miliar

Foto Istimewa
Foto Istimewa

BANTUL, suaramerdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bantul menyiapkan anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 21,3 milyar. Dana tersebut segera akan direalisasikan pada anggarkan APBD 2020, namun harus melalui persetujuan dengan DPRD setempat.

Anggaran Pilkada 2020 itu memang harus segera diajukan, agar pelaksanaan Pilkada di daerah selatan Kota Yogyakarta berlangsung lancar tanpa. Apalagi 'grengseng' Pilkada di masyarakat kini sudah mulai terasa, meski belum ada partai yang mengajukan calonnya.

Ketua KPUD Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho mengatakan, jika besaran dana untuk Pilkada 2020 sebesar Rp 21,3 milyar disetujui oleh DPRD dipastikan sudah cukup untuk membiayai berbagai tahapan Pilkada di Kabupaten Bantul.

Mulai dari penetapan calon kepala daerah hingga calon wakil kepala daerah terpilih, bahkan termasuk pemberian honor petugas PPK, PPS hingga KPPS yang bertugas di berbagai kecamatan. 

''Asumsi kami dengan anggaran sebesar Rp 21,3 milyar cukup untuk membiayai semua tahapan Pilkada di Kabupaten Bantul," katanya, Kamis (22/8).

Sejumlah pos anggaran Pilkada 2020 mengalami penyusutan dibanding pos anggaran saat Pileg dan Pilres serentak April 2019 lalu. Dari sisi petugas KPPS juga mengalami pengurangan, karena jumlah TPS juga akan berkurang dibandingkan TPS saat pemilu serentak bulan April 2019 lalu.

Jumlah pemilih juga dipastikan berkurang, karena yang berhak memberikan hak memilih adalah penduduk Bantul yang ditunjukkan dengan KTP elektronik. ''Jumlah pemilih Pilkada kali ini bakal berkurang, tidak seperti pada Pilpres lalu,'' katanya.

Jika pemilu serentak kemarin jumlah TPS mencapai 3040 TPS, tapi pada Pilkada 202 TPS dibawah 2 ribu. Saat TPS pemilu serentak kemarin, satu TPS jumlah pemilihnya ada sekitar 300 pemilih. Tetapi pada Pilkada 2020 mengacu pada Pilkada sebelumnya 1 TPS pemilihnya bisa mencapai 800 pemilih.

Didik mengatakan, beban kerja dari petugas KPPS juga tidak akan seberat pada pemilu serentak April 2019 lalu, karena hanya akan ada 1 surat suara sedangkan saat pemilu serentak ada 5 surat suara.

''Beban pekerjaan petugas KPPS tentu berkurang,'' katanya. Selain itu, lanjut dia, KPU Bantul juga memastikan petugas KPPS juga harus benar-benar yang punya fisik yang kuat, sehat dan punya riwayat kesehatan yang baik. 

Oleh karena itu, pengngrekutan petugas baik KPPS maupun saksi dilakukan dengan cermat agar pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bantul, lancar, aman dan sukses. 

Sedangkan DPRD Kabupaten Bantul menargetkan, pembentukan alat kelengkapan dewan akan selesai pada akhir bulan September 2019. ''Kami mentargetkan pembentukan alat kelengkapan dewan selesai bulan September tahun ini,'' katanya.  

Sementara Nur Subiantoro, pimpinan sementara DPRD Kabupaten Bantul mengatakan, pihaknya akan melaksanakan rapat paripurna pembentukan fraksi dengan mengirimkan surat kepada pengurus partai tingkat kabupaten yang anggotanya duduk sebagai anggota DPRD Bantul. 

"Jadi sebelum membentuk fraksi, tentunya kita berkirim surat kepada pimpinan atau pengurus partai untuk mengirimkan nama anggota yang akan duduk dalam fraksi," katanya menjawab pertanyaan wartawan. 


(Sugiarto/CN19/SM Network)