• KANAL BERITA

Perizinan RSI Yarsis Terkendala Catatan

foto: suaramerdeka.com/Ari Welianto
foto: suaramerdeka.com/Ari Welianto

SUKOHARJO, suaramerdeka.com - Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo meminta manajeman Rumah Sakit Islam (RSI) Yarsis Surakarta melengkapi berkas-berkas terkait pengajuan izin operasional. Masih ada beberapa catatan-catatan terkait perizinan lewat Online Single Submission (OSS). ‘’Masih ada beberapa catatan-catatan soal perizinan. Itu harus disesuaikan dengan data di OSS,’’ kata Plt Kepala DKK Sukoharjo, Yunia Wahdiyati, Rabu (21/8).

Dia, mencontohkan jika dalam OSS dengan perizinan rumah sakit yang baru diminta mengajukan izin ada dua, yaitu izin mendirikan rumah sakit (IMRS) dan izin operasional rumah sakit. Sementara RSI Yarsis pernah beroperasi sebagai rumah sakit, sehingga apakah dibutuhkan lagi izin mendirikan rumah sakit padahal bangunannya sudah ada.

Tapi menurut sistem aplikasi OSS itu harus ada, jadi kalau IMRS itu yang dibutuhkan seperti feasibility studi (FS), master plan  atau profil rumah sakit. ‘’Kami sudah konsultasi tidak perlu dibutuhkan izin, tapi kalau sesuai aplikasi harus ada. Bisa dikatakan itu mengajukan dari awal lagi jika sesuai OSS, jadi mau tidak mau harus mengurus lagi,’’ ujar dia.

Pihaknya hanya meng-upload data sebelum berhenti beroperasi, apakah ini bisa dikatakan efektif untuk IMRS, pihaknya  belum meng-input. Jika tidak mau maka mau tidak mau harus mengurus lagi. Masalah ini sudah disampaikan ke pihak rumah sakit dan meminta untuk segera mengurus.

‘’Jadi ini sistem sekarang, kalau cuma mengumpulkan berkas itu sudah tapi secara sistem belum menerima. Sekarang saat mengajukan perizinan harus menyesuaikan regulasi, ada kode-kode khusus kalau dokumen ini di diterima oleh sistem maka akan muncul tanda-tanda tertentu. Tanda ini untuk proses selanjutnya,’’ ungkapnya.  

DKK Sukoharjo belum menjadwalkan melakukan visitasi sebagai upaya mengeluarkan izin operasional. Berkas-berkas dari rumah sakit tidak ada masalah sudah diterima, termasuk berkas hasil eksekusi dari Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo. ‘’Untuk visitasi nanti akan menggandeng Dinas Kesehatan Provinsi dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi),’’ katanya.

Sementara itu Ketua Pengawas RSI Yarsis Surakarta, Muh As’ad mengatakan masih menunggu jadwal visitasi dari DKK Sukoharjo untuk masalah perizinan kembali rumah sakit. ‘’Berharap secepatnya. Kami sudah siap untuk beroperasi, masalah sengketa sudah selesai, SDM dan peralatan sudah siap,’’ katanya.


(Ari Welianto/CN26/SM Network)